Pidato Penutupan Ms IV 23 07


NASKAH AKHIR

Kamis, 29 Juli 2010

Jam 16.45




PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2009-2010

JUMAT, 30 JULI 2010


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010
0


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2009-2010

JUMAT, 30 JULI 2010


Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010 yang
telah dimulai sejak 12 Juli 2010, sekaligus mengakhiri Tahun Sidang Pertama DPR-RI Periode
2009-2014. Masa Sidang IV ini merupakan masa sidang pendek dengan 15 hari kerja atau 19
hari kalender, karena besok tanggal 31 Juli 2010 Dewan akan segera memasuki Masa Reses
sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 yang akan datang.
Dari catatan Sekretariat Jenderal,… Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir
dari semua unsur fraksi yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu, dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan
Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010 pada hari ini.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan Tata
Tertib DPR RI, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

1

Sidang Dewan yang terhormat,
Sebagaimana masa-masa sidang sebelumnya, untuk Masa Sidang IV, Dewan
melaksanakan tiga fungsi secara paralel. Fungsi legislasi yang ditangani oleh komisi-komisi dan
Badan Legislasi, Fungsi Anggaran yang lebih ditekankan kepada tugas Badan Anggaran, dan
fungsi pengawasan oleh Komisi-komisi berikut berbagai panja yang dibentuk Alat Kelengkapan
DPR RI. Di samping pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, salah satu tugas Dewan dalam
kaitannya dengan penentuan pejabat publik juga telah dilaksanakan dan telah diputuskan
dalam rapat paripurna Dewan. Pejabat-pejabat dimaksud adalah (1) Keanggotaan Dewan
Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2010-2015,
nama-nama anggota yang telah disetujui adalah Zulhaqqi Hafiz, Tyas Anggoro, Sunarya
Ruslan, Dwi Hernuningsih, Ida Bagus Alit Wiratmaja; (2) Penetapan keanggotaan KPU yang
baru, menggantikan Dra. Andi Nurpati yang telah diberhentikan, yaitu Saut Hamonangan
Sirait, M.Th.; (3) Dr. Darmin Nasution, telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna
DPR-RI untuk menjadi Gubernur BI disertai sejumlah komitmen yang harus dilakukan oleh
Gubernur BI terpilih, sebagaimana hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi XI DPR-
RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Pimpinan Dewan menaruh perhatian besar karena
banyaknya RUU yang harus diselesaikan pada tahun ini,sebagaimana yang telah dispakati di
dalam Program Legislasi Nasional. Jumlah keseluruhan RUU prioritas dalam tahun 2010 sebanyak
70 RUU. Dari segi jumlah memang relatif besar, apalagi dikaitkan dengan kesibukan Dewan di
dalam menjalankan fungsi-fungsi Dewan yang lain. Namun demikian, karena besarnya harapan
dari seluruh stakeholder untuk memasukkan RUU dalam prioritas RUU tahun 2010, maka sedapat
mungkin Dewan mengakomodirnya dalam program tahun ini.
Masalah penanganan RUU, telah dibahas dalam Pertemuan Konsultasi antara DPR dengan
Presiden beberapa waktu yang lalu, berikut mencari solusi terhadap kendala-kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan fungsi ini. Dari 70 RUU yang telah ditetapkan, 36 berasal dari DPR, dan 34
dari Pemerintah. Strategi yang akan diterapkan untuk memaksimalkan target legislasi antara lain
penentuan batas maksimal penyusunan sebuah RUU usul inisiatif DPR yang dilakukan oleh komisi
dan Baleg; melakukan kerjasama dengan akademisi, perguruan tinggi, dan LSM, penambahan
jadwal kegiatan legislasi dalam rapat-rapat DPR dan menambahkan tenaga fungsional keahlian
untuk meningkatkan kualitas profesional yang memberikan dukungan bagi fungsi perundang-
undangan. Dalam forum konsultasi tersebut, kedua lembaga sepakat untuk memprioritaskan
pembahasan 3 RUU di bidang ekonomi sebagai tindak lanjut terhadap Rekomendasi Panitia
Angket DPR-RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century, yaitu: RUU tentang Otoritas Jasa
Keuangan, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), dan RUU tentang
2

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009.
Dalam masa sidang ini, Dewan telah menyelesaikan pembahasan 2 (dua) Rancangan
Undang-Undang (RUU) yaitu RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara
Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri
Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang
Pertahanan, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2003 tentang Grasi.
RUU Inisiatif DPR dan RUU Usul Pemerintah yang sedang dan segera dibahas bersama
pemerintah yaitu: RUU tentang Protokol; RUU tentang Bantuan Hukum; RUU tentang
Kepramukaan; RUU tentang Cagar Budaya; RUU tentang Perumahan dan Pemukiman; RUU
tentang Hortikutura; RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan; RUU tentang Perubahan atas UU
No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; RUU tentang Keimigrasian; RUU tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang; RUU tentang Transfer Dana; RUU tentang Mata Uang; RUU
tentang informasi Geospasial; RUU tentang Akuntan Publik; RUU tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan; dan RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.
Di samping itu, Dewan akan segera menyiapkan Perubahan Paket RUU Bidang Politik
antara lain: RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD; RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
dan RUU tentang Perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Disamping itu, ada
beberapa program legislasi yang juga memerlukan prioritas pembahasan sebagai upaya untuk
memenuhi aspirasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Beberapa RUU
sangat terkait dengan kepentingan masyarakat, antara lain RUU tentang Penanganan Fakir
Miskin, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Nasional, RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Sidang Dewan yang terhormat,
Permasalahan legislasi lainnya yang menjadi perhatian Dewan antara lain, mengenai
pembentukan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang dalam implementasinya menimbulkan
permasalahan. Sebagaimana diketahui, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
banyak pemerintah daerah berlomba membentuk Perda sebagai landasan hukum untuk
optimalisasi sumberdaya daerah yang berpotensi memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah.
Data yang diperoleh Dewan, Menteri Dalam Negeri telah membatalkan lebih dari 1.800
Perda bermasalah, dan masih banyak lagi Perda yang perlu dievaluasi dan dicabut
3

keberadaannya untuk kepentingan pengembangan investasi di daerah. Mengingat saat ini
pembatalan Perda menjadi kewenangan Presiden dan melihat realitas kesibukan Presiden
dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, maka Dewan berpendapat, perlu dicari solusi
dan mekanisme yang tepat untuk melakukan pembatalan terhadap Perda bermasalah,
misalnya dengan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan tugas Dewan di Bidang Anggaran, pada Masa Sidang IV ini Dewan
melakukan pembahasan atas RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2009. RUU tersebut berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, ketentuan UU No. 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan ketentuan UU No. 41 tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009,
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 26 tahun 2009.

Berkaitan dengan RUU ini, Pimpinan dewan sependapat dengan Fraksi-Fraksi DPR,
bahwa politik pengelolaan anggaran harus dilaksanakan untuk memenuhi amanah konstitusi
bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Semua pengeluaran dan dampak yang ditimbulkannya
harus berorientasi bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua bentuk
pengelolaan keuangan negara harus memenuhi prinsip keterbukaan, ekonomis, efisien, dan
efektif. Meskipun terdapat berbagai catatan atas pengelolaan keuangan negara sepanjang
tahun 2009, tetapi pada umumnya Fraksi-fraksi mengapresiasi atas perbaikan LKPP (Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat) 2009 dengan opini dari BPK wajar dengan pengecualian
(WDP) atau qualified opinion. Ini menandakan adanya kemajuan atas kualitas LKPP
(Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2004-2008,
mendapat opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion.

Beberapa catatan yang diberikan oleh Fraksi-Fraksi terkait kelemahan LKPP tahun 2009,
adalah adanya kelemahan sistem pengendalian internal; masih ada ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, seperti pendapatan sumberdaya alam Migas yang
diklasifikasikan sebagai pendapatan lainnya sebagai kegiatan usaha hulu Migas; adanya
pungutan 13 K/L (kementerian/lembaga) yang tidak ada dasar hukumnya dan digunakan
langsung di luar mekanisme APBN.

Pertumbuhan yang dihasilkan sepanjang tahun 2009 belum mampu menciptakan
pertumbuhan yang berkeadilan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lesunya sektor riil yang
berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama pada Industri Tekstil dan Produk
Tekstil (TPT). Untuk itu, Dewan meminta Pemerintah untuk terus menerus melakukan
4

perbaikan dalam pengelolaan keuangan anggaran negara agar dapat memperoleh peringkat
yang lebih baik dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2009 dalam memenuhi amanat konstitusi
dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam kaitan ini, Dewan juga menaruh perhatian terhadap penyerapan anggaran dalam
APBN 2010 yang cederung lambat, bahkan penyerapan anggaran pada tahun 2010 hingga
akhir Juni lalu lebih rendah, jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2008 dan
anggaran tahun 2009. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan
perekonomian dan penciptaan lapangan kerja baru, dan tidak maksimalnya pemenuhan
kepentingan rakyat untuk memperoleh distribusi sumberdaya ekonomi.
Dewan mengingatkan Pemerintah agar penyerapan anggaran tidak terkendala oleh
faktor administratif dan teknis. Pemanfaatan anggaran tetap harus berdasarkan pada koridor
peraturan perundang-undangan dan akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, kalangan
Dewan mengusulkan kiranya perlu dipikirkan pemberian reward bagi kementerian dan
lembaga, yang tingkat penyerapan anggarannya tinggi dengan tetap berpedoman pada
akuntabilitas dan transparansi. Sebaliknya pada kementerian dan lembaga yang tingkat
penyerapan anggarannya rendah dapat dikenakan punishment.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, dewan menaruh perhatian terhadap
beberapa permasalahan pokok dan strategis yang telah sempat dibahas pada forum rapat
kerja dan rapat dengar pendapat dengan Pemerintah.
Untuk mengurangi beban subsidi listrik dalam APBN, sejak 1 Juli 2010 Pemerintah telah
menaikkan tarif dasar listrik. Keputusan tersebut telah menimbulkan protes keberatan dari
kalangan industri dengan alasan berdasarkan perhitungan yang mereka lakukan, realisasi
kenaikan tarif dasar listrik tersebut lebih besar dari yang telah ditetapkan dan disepakati.
Komisi VII DPR-RI meminta Pemerintah untuk menetapkan Tarif Dasar Listrik untuk golongan
industri rata-rata 10-15% dari posisi tagihan terakhir dan maksimum kenaikan tidak lebih dari
18% dan tetap mengacu kepada kekurangan subsidi sebesar RP. 4,8 triliun.
Terkait dengan permasalahan tersebut, Dewan melalui Komisi VII telah memutuskan
untuk membentuk Panitia kerja Sektor Hulu Listrik dalam rangka mendapatkan informasi
secara lebih detail mengenai kendala-kendala yang dihadapi dengan penyediaan energi
primer. Dewan sangat mengharapkan Pemerintah dan PT. PLN sebagai operator penyedia
listrik dapat memetakan permasalahan energi listrik secara menyeluruh. Dalam kaitan ini pula,
Dewan menilai Pemerintah harus lebih serius memikirkan solusi dan pengembangan energi
5

listrik yang lebih murah dan terbarukan, tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada bahan
bakar minyak.
Kenaikan tarif dasar listrik tidak hanya berdampak pada industri yang berpotensi dapat
menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja pada industri-industri yang proporsi
biaya energi listriknya sangat besar, juga memiliki implikasi yang sangat luas khususnya bagi
masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, Dewan akan terus memantau perkembangan
dampak kenaikan tarif dasar listrik terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dalam pengelolaan sumberdaya energi, Dewan dan Pemerintah sepakat untuk
melakukan revisi atas UU tentang Minyak dan Gas. Pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai
sumber alam vital dan strategis, yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat luas, mestinya
dikelola seutuhnya oleh negara, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran
rakyat banyak. Paling tidak, sangat diharapkan adanya peningkatan partisipasi di sektor migas
dengan kebijakan yang tepat dan benar.
Selain itu, peran regulator Migas, baik di sektor hulu dan hilir, perlu lebih diperjelas
pembagian tugas dan kewenangannya, untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Dewan
perlu menanggapi mengenai hal ini, mengingat adanya rencana BUMN terbesar sektor Migas
menawarkan saham perdananya ke publik atau go-public. Dewan akan terus memantau
rencana tersebut, mempelajarinya baik dari aspek politik maupun aspek ekonomi, mengingat
BUMN ini satu-satunya yang melakukan kegiatan usaha Migas, baik hulu maupun hilir sampai
saat ini.
Dewan menghimbau Pemerintah dan BUMN yang mengelola komoditi strategis dan vital
untuk menghitung secara cermat dan hati-hati, jangan sampai kebijakan yang diambil
mengorbankan rasa keadilan masyarakat, dan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak
(investor) yang akan menguasainya, sehingga negara kehilangan kontrol terhadap kebijakan,
baik produksi maupun harga bagi rakyat, karena adanya pengalihan pengelolaan perusahaan
strategis.

Sidang Dewan yang terhormat,

Menyoroti permasalahan dalam negeri, salah satunya adalah masalah pemekaran
daerah. Dalam 10 tahun terakhir ini, telah dibentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri atas
7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Jumlah ini cukup besar, namun ini merupakan
tuntutan masyarakat pasca era reformasi ini.
Penyelesaian grand design pemekaran wilayah secara nasional untuk jangka panjang,
sebagai acuan penataan daerah di Indonesia, perlu segera dituntaskan. Terhadap usulan
pembentukan daerah otonom baru, Dewan tidak dalam kapasitas menolak atau menerima,
6

namun Dewan akan memproses usulan pembentukan Daerah Otonom Baru sepanjang
persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Artinya, Dewan
akan mencermati usulan pemekaran daerah secara hati-hati dan sangat selektif, melalui
pengkajian yang benar-benar memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi
daerah, kemampuan ekonomi, serta mensyaratkan peningkatan kesejahteraan rakyat
sebagai tujuan utama. Satu hal yang perlu diperhatikan, pemekaran daerah baru jangan
sampai menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru dan bahkan memunculkan
permasalahan baru bagi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPR mempunyai
kewajiban untuk melakukan pengawasan atas realisasi pemekaran dan ikut melakukan
pantauan berkaitan dengan evaluasi daerah-daerah yang dimekarkan.
Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada, Komisi II DPR RI telah membentuk Tim
Monitoring Pemilukada. Tim Monitoring tersebut telah melakukan peninjauan lapangan guna
melihat langsung proses persiapan pelaksanaan serta pemungutan suara, di KPPD (Komite
Pemenangan Pemilu Daerah) dan TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara), serta melakukan
serangkaian pertemuan dengan lembaga pelaksana Pemilukada di sejumlah daerah, yaitu
Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung,
dan Jawa Tengah.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan, masih terdapat sejumlah
permasalahan terkait dengan kesiapan penyelenggara Pemilukada mulai dari penyusunan
daftar pemilih, pencalonan, penyiapan logistik, kampanye, pemungutan suara, penghitungan
suara, rekapitulasi penghitungan suara hingga penetapan hasil Pemilukada. Karena itu, Dewan
berharap Bawaslu dapat meningkatkan kinerja pengawasan, guna meminimalisir terjadinya
pelanggaran Pemilukada, seperti money politics, penyalahgunaan wewenang, hingga
kecurangan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Banyaknya sengketa hasil Pemilukada mengharuskan
Bawaslu untuk memantapkan mekanisme hubungan dan tata kerja dengan Komisi Pemilihan
Umum, instansi penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.
Terkait dengan maraknya gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah
Konstitusi (MK), Dewan berpendapat bahwa sesuai UU No. 22 tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu, Pemilukada menjadi rezim Pemilu. Dengan demikian, maka
penanganan sengketa Pemilukada bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA)
tetapi menjadi kewenangan MK, sesuai dengan Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan banyaknya gugatan Pemilukada, Dewan mengharapkan,
penyelesaiannya dilakukan dengan cepat dan tepat, sesuai peraturan perundang-undangan,
sehingga tidak menghambat proses penetapan hasil Pemilukada.

7

Sidang Dewan yang terhormat,
Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, terutama dengan permasalahan
yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, telah dibahas oleh rapat-rapat Dewan. Masalah
yang sangat menonjol adalah konversi Minyak Tanah ke LPG (liquid petroleum gas) dan
berbagai dampak yang menyertainya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada Pidato
Pembukaan Masa Sidang yang lalu, bahwa kasus ledakan dan musibah akibat ledakan tabung
gas, yang terjadi secara beruntun, membuktikan bahwa program konversi minyak tanah ke
LPG masih menimbulkan persoalan. Perencanaan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat
belum berjalan dengan baik. Sejak pertama kali digulirkan tahun 2007 sampai sekarang, sudah
45 juta tabung ukuran 3 kg, dibagikan kepada masyarakat. Pada awalnya program konversi ini
sangat baik, bermanfaat bagi rakyat, apalagi tabung dan peralatannya dibagikan secara gratis.
Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan konversi ini menimbulkan ketakutan bagi
pengguna, karena sering terjadi ledakan yang membawa korban. Berdasarkan data tahun
2009-2010 terdapat peningkatan kasus dari 40 kasus menjadi 55 kasus dengan korban luka,
sampai tahun 2010, lebih dari 60 orang, dan korban meninggal, sampai tahun 2010, sudah
mencapai 6 orang dan harta benda.
Berkaitan dengan ini, Dewan meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan
instansi terkait, untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan di lapangan, agar masyarakat
pengguna LPG dapat menggunakannya secara aman. Dewan menyambut baik, rencana
Pemerintah untuk segera menarik 9 juta tabung elpiji 3 kg yang tidak menggunakan Standar
Nasional Indonesia (SNI). Namun demikian, Dewan meminta agar terus dilakukan peningkatan
koordinasi yang mantap dan efektif, dibawah Menko Kesra sebagai Ketua Tim Koordinator,
agar kasus-kasus yang terjadi dapat diminimalisir. Masalah ini akan terus dipantau oleh
kalangan Dewan melalui Panja Konversi Minyak Tanah ke LPG yang dibentuk Komisi VII
DPR-RI. Kepada Kepolisian RI, diminta menindak tegas pelaku (produsen dan distributor) yang
melakukan tindakan illegal dan mengambil keuntungan secara illegal, sehubungan dengan
konversi minyak tanah ke LPG.
Di bidang kesehatan, secara umum Dewan masih menemukan beberapa permasalahan,
terutama terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Masih ditemukan
perbedaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berobat di kelas III. Bahkan, di
beberapa daerah, masih ditemukan banyak kasus masyarakat miskin yang dibebani biaya
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pemerintah, meskipun berdasarkan
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah seharusnya
menanggung seluruh biaya jaminan kesehatan penduduk miskin melalui Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Kondisi ini, tentu sangat bertentangan dengan
8

amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan. Mestinya, negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas
kesehatan bagi seluruh rakyatnya.
Menyikapi hal ini, ada pemikiran perlunya dibangun Rumah Sakit Tanpa Kelas yang
tersebar di seluruh daerah. Pembangunan Rumah Sakit Tanpa Kelas ini, diharapkan dapat
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ekonomi lemah, sehingga tidak ada lagi
kekhawatiran bagi masyarakat bawah yang ingin mendapat pelayanan kesehatan. Mengingat
pembangunan Rumah Sakit Tanpa Kelas membutuhkan waktu, Dewan menyarankan agar
Rumah Sakit Umum Daerah juga dijadikan Rumah Sakit Tanpa Kelas. Dewan juga berharap
agar pemerintah daerah tidak lagi menetapkan pemasukan dari rumah sakit, sebagai
pendapatan asli daerah.
Berkaitan dengan masalah kesehatan, Dewan meminta Pemerintah untuk menata ulang
pengaturan dan mekanisme penyelenggaraan program dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap),
guna memenuhi penempatan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil dan sangat
terpencil. Pemerintah juga perlu memperhatikan insentif dan kesejahteraan yang diberikan
kepada dokter yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil tersebut.
Di bidang pendidikan, komisi Dewan telah melakukan rapat kerja dengan Pemerintah.
Antara lain, telah dibahas mengenai optimalisasi pengelolaan anggaran fungsi pendidikan 20%
dari APBN. Pemerintah perlu segera, menyusun rancangan usulan politik anggaran pendidikan
yang dituangkan dalam RENSTRA Pendidikan Nasional secara komprehensif, mendeskripsikan
komitmen
dan
strategi
pemanfaatan
anggaran
fungsi
pendidikan
di
seluruh
kementerian/lembaga dan belanja transfer daerah, terkait dengan fungsi pendidikan.
Perlu juga dilakukan pemetaan mutu pendidikan setiap tahun dalam rangka penentuan
kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Komisi Dewan juga telah membentuk Panja
Ujian Nasional dan Dapodik (Data Pokok Pendidikan), Panja Jardiknas (Jejaring Pendidikan
Nasional), dan Panja SEA Games dan ASEAN Games 2011. Panja Sea Games dan ASEAN
Games 2011 bertujuan memantau persiapan, pembukaan, penyelenggaraan, sampai dengan
penutupan,
dengan
melibatkan
para
pemangku
kepentingan
untuk
suksesnya
penyelenggaraan event tersebut, dari sisi sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses
dampak ekonomi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, biaya haji 2010 telah ditetapkan antara Komisi VIII DPR-RI dan
Kementerian Agama beberapa hari yang lalu. Biaya haji 2010 turun sekitar US$80 atau sekitar
9

Rp. 700 ribu jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dengan demikian, biaya haji rata-rata
sekitar US$3.342 (berbeda tiap embarkasi). Menurunnya BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji), bukan berarti menurunnya kualitas penyelenggaraan. Justru, Dewan dan masyarakat
mengharapkan harus ada peningkatan. Masalah pemondokan adalah masalah krusial. Tahun-
tahun lalu pemondokan jamaah haji Indonesia, sangat memprihatinkan. Untuk tahun 2010
banyak jamaah akan menempati ring I. Ini meningkat sebesar 63%. Dan sisanya 37%, akan
menempati ring II. Diharapkan, tidak ada jemaah yang menempati ring III, IV dan seterusnya.
Kepada Kementerian Agama, Dewan mengharapkan terus menaruh perhatian bagi
peningkatan pelayanan jemaah Indonesia, maupun perjuangan peningkatan quota yang
ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Sidang Dewan yang terhormat,
Empat tahun sudah semburan lumpur panas Sidoarjo terus berlangsung. Hingga 2010
penanganannya telah menyedot dana APBN hingga mencapai 2,8 triliun rupiah. Alokasi
anggaran sebesar itu, lebih banyak digunakan untuk membayar pembebasan tanah dan ganti
rugi korban lumpur, serta memperbaiki infrastruktur publik yang rusak. Sementara dampak
lingkungan dan kesehatan yang timbul akibat semburan lumpur tidak mendapat perhatian.
Selama empat tahun, tidak kurang dari 180 semburan dan gelembung gas dijumpai di
beberapa wilayah semburan lumpur. Semburan dan gelembung gas tersebut mengandung
emisi gas hidrokarbon yang telah melampaui ambang baku, lebih dari 80 kali lipat ambang
batas yang ditetapkan Pemerintah. Hal ini, tentunya sangat membahayakan bagi kesehatan
masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Adanya peningkatan jumlah penderita Infeksi
Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan gangguan kesehatan reproduksi pada perempuan dalam
tiga tahun terakhir, adalah indikasi adanya kerusakan lingkungan akibat semburan lumpur
panas.
Kalangan Dewan, mendesak Pemerintah dan Lapindo, agar penanganan kasus ini
dituntaskan, tidak hanya dilakukan sebatas penanganan kerusakan fisik saja, tetapi juga
dilakukan penanganan lainnya, seperti mengevakuasi warga dari areal yang terkena dampak,
melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara teratur, pemulihan kualitas lingkungan,
serta pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,
Maraknya penayangan program siaran infotainmen, reality show dan sejenisnya di
sejumlah media elektronik telah mengundang perdebatan di sejumlah kalangan. Terkait
10

dengan permasalahan tersebut, Dewan berpendapat bahwa program siaran infotainmen,
reality show dan sejenisnya di sejumlah media, telah melakukan pelanggaran terhadap norma
agama, etika moral, norma sosial, kode etik jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran atau P3SPS-Komisi Penyiaran Indonesia. Karena itu, Dewan
mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan Komite Penyiaran
Indonesia untuk merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),
terutama pengkategorian siaran infotainmen, reality show dan sejenisnya, dari faktual
menjadi non-faktual.
Dewan juga menghargai sikap Dewan Pers yang mendukung kewenangan KPI untuk
memutuskan status program siaran infotainmen, reality show dan sejenisnya sesuai dengan
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran yang
melanggar UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran (P3SPS-KPI).

Sidang Dewan yang terhormat,

Fokus Dewan di dalam Masa Sidang IV ini, tidak hanya berkaitan dengan masalah-
masalah strategis lingkup nasional melalui tiga fungsi utama dewan, tetapi juga berkaitan
dengan masalah internal kedewanan. Akhir-akhir ini para anggota Dewan menaruh perhatian
besar berkaitan dengan rencana dibangunnya pusat perbelanjaan yang menempati kawasan
bekas Taman Ria Senayan. Taman Ria Senayan letaknya berdampingan dengan Gedung MPR,
DPR, dan DPD-RI yang menghadap jalan Gatot Subroto.
Rencana pembangunan mal di kawasan bekas Taman Ria Senayan, menyalahi Keppres
No. 94 tahun 2004 tentang Pengelolaan Kompleks Olahraga Bung Karno. Dalam Keppres
tersebut ditegaskan bahwa kawasan Taman Ria Senayan adalah daerah yang ditetapkan
sebagai warisan budaya nasional (national heritage). Artinya, kawasan Taman Ria Senayan
diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan dilarang untuk kepentingan bisnis. Masalah ini,
telah dibicarakan di kalangan Pimpinan MPR, DPR dan DPD. Bahkan, ketiga pimpinan lembaga
ini telah bertemu dengan Pemerintah dan meminta agar kawasan Taman Ria dijadikan
kawasan hijau terbuka. Hal ini telah direspon positif oleh Menteri Sekretaris Negara dan
Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, kepada Panja Aset Negara Komisi II diminta untuk
memantau terhadap kelanjutan permasalahan ini.

Masih berkaitan dengan masalah kedewanan, beberapa hari yang lalu, Pimpinan BURT
telah menyampaikan dalam forum Rapat Paripurna Dewan mengenai RENSTRA DPR-RI 2010-
2014 yang merupakan dokumen memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
11

kegiatan DPR-RI untuk periode 5 tahun (2010-2014) yang akan dilaksanakan di lingkungan
DPR-RI.
RENSTRA ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi segenap
unsur yang ada di dalam lingkungan DPR-RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana
anggaran bagi pelaksanaan kegiatannya. Dengan adanya RENSTRA DPR-RI 2010-2014,
diharapkan dapat terbangun kerjasama dengan pemerintah yang lebih efektif melalui
dukungan secara terencana bagi penguatan kelembagaan DPR-RI melalui tercapainya
keterpaduan program DPR-RI dengan program pembangunan Pemerintah. RENSTRA DPR-RI
memiliki landasan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada, maupun berbagai
ketetapan MPR dan terutama UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional tahun 2005-2025, serta UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3.
Masih berkaitan dengan masalah-masalah internal kedewanan, perlu juga kami
informasikan bahwa beberapa hari yang lalu, Ketua DPR-RI telah melakukan launching
Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (LPSE)/e-procurement Setjen DPR-RI. LPSE
ini merupakan implikasi dari keputusan BURT dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang dan jasa. E-procurement ini juga merupakan salah satu barometer dalam reformasi
birokrasi.
Barometer reformasi birokrasi di jajaran Sekretariat Jendral DPR antara laindapat
dilihat dari meningkatnya kinerja pelayanan kepada publik/masyarakat. Dengan e-procurement
ini maka, kita mengharapkan, selain peningkatan pelayanan kepada publik, juga mengurangi
potensi kolusi, korupsi dan nepotisme, dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan pola
elektronik ini, semua pihak dapat mengakses hal-hal yang berhubungan dengan kesekjenan.
Selain itu, perlu juga kami informasikan, bahwa BPK telah melakukan pemeriksanaan
atas Laporan keuangan DPR Tahun 2009 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun
2009, neraca DPR-RI tertanggal 31 Desember 2009 dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Pemeriksanaan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN).
Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK-RI memberikan penilaian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Dengan penilaian ini, berarti telah terjadi peningkatan opini dari
tahun-tahun sebelumnya, dimana BPK hanya memberikan penilaian Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Perkembangan opini dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar
tanpa pengecualian, berarti ada perkembangan positif, dimana pengelolaan keuangan di DPR,
dipandang telah sesuai dengan standar pemerintah. Pada tanggal 27 Juli, DPR-RI telah
menerima penghargaan dari Pemerintah-RI yang diberikan oleh Wakil Presiden sehubungan
dengan keberhasilan instansi DPR-RI dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
12

tahun 2009 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah.
Dalam kaitan ini, Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Jendral
dan jajarannya, dan sudah tentu prestasi ini harus tetap dipertahankan untuk tahun-tahun
mendatang. Lebih dari itu, Pimpinan dan Anggota Dewan meminta ada peningkatan pelayanan
yang lebih baik, profesional, dan berkemampuan dari jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI
dalam memberikan dukungan bagi kegiatan Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Kalau tadi Pimpinan Dewan menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan politik
dalam negeri, pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, di bidang legislasi, anggaran dan
pengawasan, maka izinkan saya juga menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan
concern Dewan di bidang internasional. Permasalahan ini kami kaitkan dengan aktifitas
delegasi DPR RI di berbagai forum internasional maupun kerja sama bilateral dengan
parlemen-parlemen negara sahabat. Dewan meyakini bahwa di era globalisasi saat ini tidak
ada satu negarapun yang dapat maju tanpa melakukan kerjasama dengan negara lain. Dalam
upaya menjalin kerjasama internasional dan sebagai upaya meningkatkan peran diplomasi
parlemen, DPR telah mengirimkan delegasi untuk menghadiri konferensi ke-3 Ketua Parlemen
Se-Dunia (The Third World Conference of Speakers of Parliaments) yang diselenggarakan di
Genewa, Swiss, tanggal 1921 Juli 2010. Konferensi internasional tersebut telah dihadiri
sekitar 150 ketua parlemen seluruh dunia dan menghasilkan sebuah deklarasi. Dalam
konferensi ini, Delegasi DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI, menegaskan dukungannya
terhadap usaha revitalisasi Majelis Umum dan Reformasi Dewan Keamanan PBB yang lebih
mempresentasikan konfigurasi kekuatan yang lebih berimbang. Selanjutnya juga penegasan
terhadap komitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam hal akses keterwakilan
perempuan di parlemen, penghapusan diskriminasi perempuan, dan bantuan PBB untuk
mencapai Millenium Development Goals.
Serangkaian parliamentary diplomacy ini juga telah dilakukan oleh delegasi DPR RI
dipimpin oleh Ketua DPR RI dalam the First Extraordinary Session of the PUIC Conference
pada pertengahan bulan Juni 2010 yang menghasilkan final Declaration yang berkaitan
dengan blockade Israel di Jalur Gaza. The First Extraordinary Session of the PUIC Conference
juga sepakat membentuk sebuah komite yang diketua oleh Ketua Parlemen Suriah untuk
menindaklanjuti dan menjalankan hasil atau resolusi dari sidang PUIC ini.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan PUIC di Damaskus tersebut, dan terinspirasi oleh
perjalanan DPR-RI ke Gaza, maka Indonesia beserta 10 ketua-ketua parlemen negara anggota
13

PUIC diundang untuk melakukan kunjungan ke Gaza pada tanggal 3 Agustus lusa, untuk
menguatkan seruan parlemen negara-negara OKI, khususnya untuk penghapusan blokade
Gaza oleh Israel dapat segera dilakukan.
Kaitannya dengan diplomasi parlementer, DPR-RI juga telah dan akan menerima
kunjungan parlemen negara-negara sahabat, yaitu Parlemen Afrika Selatan, parlemen Vietnam
dan parlemen Bulgaria. Kunjungan delegasi parlemen luar negeri tersebut disambut baik
dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral di semua bidang.
Dengan aktif menjalankan diplomasi parlementer ini, diharapkan akan tercipta
kerjasama yang lebih baik dan saling menguntungkan melalui pertemuan-pertemuan antar
parlemen sedunia.

Sidang Dewan yang terhormat,
Sebelum kami akhiri pidato ini, perlu kami informasikan bahwa, sesuai dengan UU No.
27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 199 ayat (5) dan Pasal
268 ayat (5) bahwa: sebelum pembukaan tahun sidang, akan dilakukan sidang bersama
yang diselenggarakan oleh DPR dan DPD, untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden.
Untuk memenuhi ketentuan UU tersebut, maka pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 akan
ada dua agenda sidang; pertama, Sidang Bersama DPR dan DPD untuk mendengarkan
Pidato Kenegaraan Presiden RI yang tahun ini dipimpin oleh Ketua DPR-RI; kedua, Sidang
Paripurna DPR yang dihadiri Pimpinan dan Anggota DPD dengan acara Pidato Pembukaan
Masa Sidang I DPR-RI tahun sidang 2010-2011 dan Pidato Presiden pengantar RUU APBN
tahun anggaran 2011 beserta nota keuangannya dan pembangunan daerah dalam RAPBN.

Teknis pelaksanaan terhadap kedua agenda sidang tersebut, akan ditangani dengan
sebaik-baiknya oleh Sekretariat Jendral DPR dan DPD, dan mengacu kepada Tata Tertib
sidang bersama yang pagi ini telah kita putuskan bersama.

Sidang Dewan yang terhormat,
Sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1431 H.
Seperti biasa, masyarakat akan dihadapkan pada rutinitas problematik sarana dan prasarana
transportasi dan pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh karenanya Pemerintah harus melakukan
antisipasi sedini mungkin terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul
menjelang dan pasca mudik lebaran, seperti kemungkinan terjadinya perubahan iklim, dimana
diprediksi akan terjadi hujan dan kondisi cuaca yang buruk. Dewan menyarankan, agar
seluruh pemangku kebijakan terkait, segera melakukan koordinasi dan kerjasama sebagai
14

bentuk antisipasi dan persiapan menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Infrastuktur jalan
harus benar-benar dipersiapkan agar arus mudik dan arus balik lebaran 2010 akan lebih baik
dari tahun-tahun sebelumnya.
Penyediaan sarana pengangkutan massal, baik darat, laut, maupun udara, menghadapi
arus mudik Idul Fitri, ketersediaan armada transportasi yang memadai dan laik jalan, benar-
benar harus mendapat perhatian, sehingga masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri dapat
melaksanakannya dengan aman dan nyaman.

Sidang Dewan yang terhormat,
Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan serta berbagai permasalahan
yang menjadi perhatian Dewan dalam Masa Sidang IV ini. Sehubungan dengan datangnya
bulan suci Ramadhan 1431 H, Pimpinan Dewan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah
puasa bagi umat Islam yang menjalankannya.
Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan mampu memupuk dan meningkatkan
ibadah dan taqwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pimpinan Dewan juga mengharapkan,
pelaksanaan ibadah puasa tidak akan mengurangi kinerja dan kualitas kerja kita, khususnya
para anggota yang tetap melakukan kunjungan kerja komisi ke berbagai daerah.
Kepada para Anggota Dewan yang akan melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya,
Pimpinan Dewan mengucapkan Selamat Bertugas, semoga waktu yang ada dapat
dimanfaatkan dengan baik dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Selanjutnya izinkanlah kami menutup Sidang Paripurna Dewan ini. Insyaallah kita akan
bertemu kembali tanggal 16 Agustus 2010 untuk mengawali Masa Persidangan I Tahun Sidang
2010-2011. Kita tutup sidang ini, dengan ucapan syukur Alhamdulillahi Robbil’alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 30 Juli 2010
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,


Dr. H. MARZUKI ALIE
15

Leave a Reply