Pidato Pembukaan MS II 2011 12


NASKAH FINAL
13 November 2011

Pukul 14.00 WIB.





PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2011-2012


SENIN, 14 NOVEMBER 2011


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2011-2012

SENIN, 14 NOVEMBER 2011

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,
Para Wakil Ketua DPR-RI,
Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat
Kelengkapan Dewan,
Para Anggota Dewan,

Pada hari ini, Dewan akan membuka Masa Persidangan II
Tahun Sidang 2011-2012 yang dimulai pada hari ini, 14
November dan akan ditutup pada 16 Desember 2011. Masa
Sidang ini akan berjalan selama 25 hari kerja. Dalam jangka
waktu kurang dari sebulan, Dewan berusaha menjalankan
tugas dan fungsinya di bidang legislasi, penetapan
anggaran, pengawasan, dan fungsi lainnya, yang diatur

1
dalam peraturan perundang-undangan, yaitu penetapan
dan pencalonan para pejabat publik.
Penetapan pejabat-pejabat publik yang akan dilaksanakan
dalam Masa Sidang II adalah penetapan calon Pimpinan
KPK, pencalonan anggota BPK, pencalonan 2 (dua) Deputi
Gubernur BI, pencalonan Ketua dan Anggota BPH Migas
Masa Jabatan 2011-2015, pencalonan anggota Dewan
Pengawas LPP-TVRI 2011-2015, dan pencalonan anggota
Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Sidang Dewan yang Terhormat,

Amandemen
pertama
UUD
1945
Pasal
20
mengamanatkan, bahwa DPR memegang kekuasaan
membentuk Undang-Undang. Itulah sebabnya, Pimpinan
Dewan senantiasa mendorong agar pelaksanaan fungsi
legislasi tetap menjadi fokus utama, walaupun fungsi
anggaran dan pengawasan juga harus tetap berjalan.
Berkaitan dengan fungsi legislasi, saat ini Dewan akan
menyelesaikan 13 (tigabelas) RUU yang sudah memasuki
Pembicaraan Tingkat I, baik RUU inisiatif DPR maupun RUU
dari Pemerintah. Pembahasan RUU yang akan dilanjutkan,
antara lain adalah RUU Perubahan Atas UU No. 25 Tahun

2
1992 tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan
Mikro, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Keamanan Nasional,
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan
Liar, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, dan RUU tentang
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Sepanjang tahun 2011 sampai dengan akhir Masa
Sidang I pada tanggal 28 Oktober 2011, Dewan telah
menyelesaikan 18 (delapan belas) RUU Prioritas dan 4
(empat) RUU Kumulatif Terbuka. Pimpinan Dewan
berharap, dalam Masa Sidang II yang hanya berjalan
kurang dari 1 (satu) bulan, setidaknya ada 5-6 RUU dapat
memasuki Pembicaraan Tingkat II. Untuk itu, Dewan
menghimbau Komisi-Komisi, Badan Legislasi (Baleg), dan
Panitia Khusus, untuk bekerja keras menuntaskan berbagai
RUU tersebut. Komisi-Komisi ataupun Baleg yang telah
mengajukan berbagai RUU inisiatif yang diusulkan masuk
Program Legislasi Nasional maupun dalam prioritas
tahunan, agar konsekwen untuk menyelesaikan rumusan
RUU dan menyiapkan naskah akademik, dengan didukung
oleh para tenaga ahli perundang-undangan dan masukan
dari para pakar dan masyarakat. Tahun 2012 adalah tahun
yang paling ideal bagi DPR untuk memacu pelaksanaan

3
fungsi legislasi. Momentum ini harus benar-benar
dimanfaatkan oleh DPR guna memenuhi amanat Pasal 20
UUD 1945. Dewan khawatir, pada pertengahan tahun 2013,
situasi politik sudah kurang kondusif, karena persiapan
menghadapi Pemilu 2014, dan hal ini sudah tentu akan
berpengaruh pada kinerja Dewan.
Dewan sangat menyadari bahwa penyelesaian
berbagai RUU masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Namun demikian kita patut bersyukur, menjelang
penutupan Masa Sidang I, 4 (empat) RUU yang amat
berarti bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan
perekonomian nasional, telah dapat diselesaikan. Keempat
RUU tersebut adalah RUU tentang Bantuan Hukum, RUU
tentang Pengelolaan Zakat, RUU tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), dan RUU tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS).
Disetujuinya RUU tentang Pengelolaan Zakat yang
semula berjudul RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq,
dan Shodaqoh (ZIS), memiliki arti penting dalam program
pengentasan kemiskinan, mengingat sudah 66 tahun
merdeka, RUU tentang Pengelolaan Zakat belum juga
diundangkan. Undang-Undang ini merupakan sistem hukum

4
positif dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, dimana
negara memiliki peran dalam memberikan pelayanan,
perlindungan dan jaminan kepada seluruh fakir miskin yang
menjadi mustahik utama zakat.
RUU tentang BPJS juga telah disetujui untuk disahkan
menjadi UU menjelang akhir Penutupan Masa Sidang I
2011-2012. Pembahasan atas RUU ini benar-benar
menguras energi anggota Pansus maupun Pemerintah, dan
telah mengundang perhatian masyarakat, khususnya
kalangan pekerja maupun buruh. Bahkan, RUU ini adalah
satu-satunya RUU dimana Pimpinan Dewan terlibat
langsung dalam melakukan pendekatan dan mencari solusi
bagi penyelesaian substansi krusial. Waktu pembahasan
RUU ini kurang lebih 1 (satu) tahun 28 (duapuluh delapan)
hari, dan melibatkan 8 (delapan) menteri yang ditunjuk
Presiden
dibawah
koordinator
Menteri
Keuangan.
Kesepahaman yang sulit ditemukan antara DPR dan
Pemerintah adalah mengenai transformasi BPJS-2 (BPJS
Ketenagakerjaan), dan awal mulai beroperasinya. Sebagai
penginisiatif RUU, DPR berketetapan untuk melaksanakan
amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 dan Pasal 34 ayat
(2) UUD 1945 dan melaksanakan UU No. 40 Tahun 2004
tentang
Sistem
Jaminan
Sosial
Nasional
(SJSN).

5
Alhamdulillah, akhirnya didapat kata sepakat menjelang
batas akhir pembahasan.
Disetujuinya
RUU
tentang
BPJS,
jelas
akan
memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan UU tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) secara efektif,
efisien, dan terarah, sesuai dengan standar kompetensi dan
profesionalisme, sehingga mampu memperluas cakupan
kepesertaan, dan meningkatkan manfaat jaminan sosial
sebesar-besarnya bagi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
rakyat secara layak.
RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga
memerlukan pembahasan dalam waktu yang cukup lama.
Pembicaraan Tingkat I atas RUU ini telah berjalan lebih dari
1 (satu) tahun, yaitu sejak 18 Agustus 2010 sampai 25
Oktober 2011 dalam 5 (lima) masa sidang melalui 3 (tiga)
kali perpanjangan waktu. Dalam RUU ini disepakati bahwa
OJK
adalah
lembaga
independen,
yang
dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari
campurtangan pihak lain. OJK mempunyai tugas melakukan
pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan
di
sektor
Perbankan,
Pasar
Modal,
Pengasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan

6
lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan
tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki
kewenangan dalam menetapkan peraturan yang sesuai
dengan amanat UU tentang OJK. OJK juga harus
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank
Indonesia dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam
mengawasi kegiatan di sektor perbankan, dan dapat
melakukan kerjasama dengan Otoritas Pengawas Lembaga
Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi/lembaga
internasional lainnya. Untuk itu, OJK dibenarkan untuk
membentuk forum koordinasi stabilitas sistem keuangan.
Berkaitan dengan akan segera diundangkannya RUU
tentang OJK, Dewan mengingatkan Pemerintah agar
pembentukan institusi dan tranformasi pegawai yang akan
dilakukan, ditangani dengan sebaik-baiknya, supaya
pengalihan kewenangan dan tugas pengawasan yang
selama ini dipegang oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta tugas Bank
Indonesia untuk sektor pengawasan perbankan, tidak
menimbulkan masalah.

7
Sidang Dewan yang Terhormat,

Masih berkaitan dengan perundang-undangan, di satu
sisi, Dewan senantiasa mendapatkan kritik masyarakat
karena rendahnya produk UU yang dihasilkan, lebih-lebih
bila dikaitkan dengan prioritas tahunan Prolegnas. Namun,
disisi lain, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa UU yang
sudah selesai dibahas dan diundangkan, ternyata beberapa
waktu kemudian dimohonkan uji materi ke Mahkamah
Konstitusi. Yang terbaru adalah uji materi atas UU No. 11
tahun 2011 tentang Mahkamah Konsitusi pada Pasal 45A
dan Pasal 57 ayat 2A.
Terhadap Pasal 45A tentang larangan ultra petita bagi
Mahkamah Konstitusi (larangan memutus melebihi apa
yang
dimohonkan),
Mahkamah
Konstitusi
telah
mengabulkan pemohon. Artinya, Mahkamah Konstitusi telah
membatalkan pasal ini dengan beberapa argumentasi.
Terhadap pasal 57 ayat 2A tentang komposisi Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK juga telah
membatalkannya dengan argumentasi bahwa komposisi
Majelis
Kehormatan
MK
berpotensi
mengancam
kemandirian MK.

8
Melihat hal ini, kita seringkali bertanya-tanya
demikian seringnya UU di-ujimaterikan di MK dan
sedemikian sering putusan MK membatalkan pasal-pasal,
yang pada saat Pembahasan Tingkat I di DPR memerlukan
diskusi dan dialog yang cukup lama. DPR tidak dapat
menghalangi uji materi yang diajukan masyarakat, karena
hal ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Kedepan, Pimpinan Dewan mengharapkan substansi materi
RUU yang akan dihasilkan harus dijaga agar tidak
bertentangan dengan UUD 1945.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Baru saja DPR dan Pemerintah menyelesaikan
Pembahasan RUU APBN 2012. Pembahasan diselesaikan
tepat waktu, yaitu 2 (dua) bulan sebelum APBN 2012
diberlakukan, sebagaimana perintah UU. RUU ini telah
menyepakati beberapa asumsi dasar seperti pertumbuhan
ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga SPN 3
(tiga) bulan, harga dan lifting minyak.
RAPBN yang dibahas bersama DPR setiap tahun
disusun berdasarkan asumsi makro ekonomi menurut
pertimbangan
eksternal
perekonomian
dunia
serta

9
didasarkan pada kondisi dan permasalahan nasional dan
daerah yang dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan APBN
adalah kemampuan Pemerintah untuk mensejahterakan
rakyat, dan merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita
nasional sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
Dalam RAPBN 2012, pertumbuhan ekonomi yang
telah ditetapkan 6,7% harus diupayakan tercapai. Tahun ini
Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan
ekonomi di angka 6,5% ditengah krisis perekonomian
global. Angka pertumbuhan ini terus bergerak dan harus
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu,
Dewan sependapat dengan Pemerintah agar belanja modal
dilakukan dengan benar, investasi terus digalakkan, target
ekspor dipertahankan, dan sektor riil harus bergerak
dengan baik.
Terhadap berbagai asumsi dasar RAPBN 2012
sebagaimana
yang
diputuskan,
Badan
Anggaran
memberikan beberapa catatan, diantaranya, Pemerintah
harus menjaga pertumbuhan ekonomi selama menghadapi
gejolak ekonomi global melalui penyerapan anggaran dan
menyederhanakan proses birokrasi. Target yang diperlukan
dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 6,7% adalah

10
penurunan tingkat kemiskinan, penyerapan tenaga kerja
melalui penyediaan lapangan kerja, dan penurunan tingkat
pengangguran terbuka.
Terkait lifting minyak, kalangan Dewan memberikan
catatan agar Pemerintah dan DPR mempercepat revisi UU
tentang Migas, Pemerintah diminta mempersiapkan arah
kebijakan untuk penggunaan energi alternatif di masa
datang seperti gas dan batubara, dan membuat skema
yang mendorong penemuan sumber-sumber minyak baru.
Dalam
pelaksanaan
APBN,
Dewan
meminta
Pemerintah memperhatikan kelompok miskin dengan
indikator dan kategori yang jelas. Di sisi penerimaan,
Pemerintah agar membenahi sektor hulu secara progresif
dan bekerja keras dengan mempercepat produksi dalam
negeri, penerimaan sektor pajak ditetapkan tax ratio lebih
tinggi, dengan memberantas mafia perpajakan serta
memaksimalkan pengawasan penerimaan perpajakan.
Dalam optimalisasi pelaksanaan APBN 2012, Dewan
meminta kepada para menteri baru di bidang ekonomi hasil
reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini, agar
siap menghadapi berbagai persoalan berat. Kita ketahui
bahwa
dari
sisi
eksternal,
tekanan
ketidakpastian

11
perekonomian dunia masih akan terus mempengaruhi. Pada
sisi internal, sektor riil harus dapat dipacu. Kepiawaian para
menteri di bidang ekonomi akan sangat menentukan
kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Dewan sangat
memiliki harapan besar agar para menteri mengutamakan
profesionalitas, kompetensi dan mempunyai komitmen yang
kuat sebagai faktor pendukung dalam menghadapi
tantangan global.
Untuk itu Dewan meminta agar para menteri, selain
fokus pada bidang kerjanya secara profesional mengatasi
persoalan-persoalan teknis, dibutuhkan koordinasi yang
kuat dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam
mengantisipasi berbagai permasalahan ekonomi yang
berkembang, mulai dari soal impor beras, garam, kentang,
atau tidak tercapainya target elektrifikasi lifting minyak.
Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam RAPBN 2012
adalah alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp. 289,9
triliun atau 20,2% dari total belanja negara. Kebijakan
anggaran pendidikan tahun 2012 diarahkan untuk
mendukung antara lain: peningkatan kualitas wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; peningkatan
akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah;

12
peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan
tinggi; dan peningkatan profesionalisme dan pemerataan
distribusi guru dan tenaga kependidikan. Mengingat
besarnya dana untuk sektor pendidikan tersebut, perlu
perhatian khusus bagi lembaga-lembaga pelaksana agar
penggunaan
anggaran
dapat
akuntabel
dan
dipertanggungjawabkan secara baik.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Berbagai
permasalahan
yang
berkembang
di
masyarakat akhir-akhir ini, telah menyita perhatian kita.
Sebulan terakhir ini, berbagai permasalahan di wilayah
Papua kembali menjadi sorotan. Paling tidak, tercatat tiga
masalah di Papua yaitu isu separatisme, kesenjangan sosial
ekonomi dan rasa ketidakadilan, serta konflik antara
karyawan dan manajemen PT. Freeport Indonesia. Kongres
Papua III pada pertengahan Oktober 2011 berakhir ricuh
dan memakan korban jiwa. Teror dan pembunuhan yang
dilakukan
oleh
kelompok
bersenjata
juga
telah
menewaskan Kapolsek Mulia Puncak Jaya.
Akar permasalahan konflik yang ada di Papua
sebenarnya adalah rasa ketidakadilan dan belum meratanya

13
kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Papua, seperti
pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Masyarakat
Papua ingin dihargai sebagai manusia yang bermartabat,
untuk itulah perlu dilakukan dialog secara konstruktif dalam
menciptakan kedamaian di bumi Papua.
Semua permasalahan ini memerlukan penanganan
serius, tidak hanya pernyataan keprihatinan saja, tetapi
harus dibarengi dengan langkah-langkah kongkret dari
Pemerintah.
Pemerintah baru-baru ini, telah membentuk Unit
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
(UP4B) melalui Perpres No. 65 tahun 2011. Unit ini harus
diberikan kesempatan untuk bekerja efektif, efisien, dan
terutama
melakukan
komunikasi
intensif
dengan
mengedepankan dialog untuk menemukan solusi.
Provinsi Papua dan Papua Barat sebenarnya telah
mendapatkan status otonomi khusus berdasar UU No. 21
tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun
2008. Pemberian otonomi khusus merupakan kebijakan
politik yang tepat, merupakan langkah awal untuk
membangun kepercayaan masyarakat Papua. Dana
otonomi khusus yang telah dikucurkan mencapai Rp. 30

14
trilyun, tetapi masyarakat Papua tidak merasa ada
peningkatan kesejahteraan, karena otonomi khusus tidak
berjalan efektif dan amanat UU ini belum dilaksanakan
secara maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan UU otonomi khusus dan tata kelola
otonomi khusus harus diperbaiki.
Oleh karena itu, Dewan meminta agar dilakukan
langkah-langkah
kongkret
yang
berorientasi
pada
kesejahteraan dan keadilan. Pekerjaan rumah kita semua
adalah, bagaimana mendorong kesadaran generasi muda
Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bagaimana
Papua merasa memiliki Indonesia.
Untuk penyelesaian masalah PT. Freeport Indonesia,
kita meminta kepada manajemen agar memperhatikan
tuntutan karyawan. Mereka merasa kurang mendapatkan
keadilan akibat ketidakseimbangan kontrak karya yang ada.
Manajemen harus melakukan dialog dengan karyawan
untuk
menyelesaikan
permasalahan
dengan
mengedepankan
sisi
kesejahteraan,
keadilan,
dan
kemanusiaan. Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi
dan memediasi supaya permasalahannya dapat diselesaikan
dengan baik.

15
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Tindak
pidana
korupsi
dan
terorisme
telah
mencederai perasaan rakyat. Oleh karena itu, pemberian
pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan
bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi dan
terorisme, sangat mengecewakan rakyat. Sehubungan
dengan hal itu, Dewan memahami rencana Pemerintah
untuk melakukan moratorium pemberian remisi dan
pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi
dan terorisme. Namun, perlu kiranya moratorium tersebut
dikaji secara komprehensif agar tidak melanggar hak asasi
manusia dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kajian tersebut perlu dilakukan,
mengingat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat
merupakan hak bagi semua narapidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
Wacana yang berkaitan dengan putusan hakim
pengadilan Tipikor di daerah, telah mengundang polemik di
masyarakat. Bahkan, ada wacana untuk dilakukan
pembubaran
Pengadilan
Tipikor
di
Daerah.
Kami
menyarankan agar permasalahan ini secepatnya dilakukan

16
evaluasi dalam forum sarasehan ataupun forum sejenis
lainnya antar lembaga penegak hukum dan lembaga lain
yang dianggap penting. Evaluasi ini perlu, untuk
menemukan satu kesepahaman tentang penerapan hukum
dalam peradilan Tipikor.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Permasalahan birokrasi juga tidak luput dari perhatian
Dewan. Birokrasi Indonesia selalu identik dengan
patologinya yang berbelit-belit dan struktur hirarki yang
luas, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efisien dan
efektif dalam melayani masyarakat. Reformasi birokrasi
yang sedang berjalan di Indonesia menuntut adanya
perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam sumber
daya manusia (SDM), tata laksana, dan kelembagaan.
Terkait dengan kelembagaan, banyaknya Lembaga
Non Struktural (LNS) yang dibangun Pemerintah telah
menambah daftar panjang struktur birokrasi di Indonesia.
Keberadaan LNS di Indonesia dianggap tidak berbanding
lurus dengan tugas dan fungsi dari LNS itu sendiri. Adapun
LNS-LNS tersebut dibentuk dengan berbagai macam
peraturan perundang-undangan, dimana ada beberapa LNS

17
yang tugas dan fungsinya dianggap sama dengan lembaga
struktural formal yang sudah ada. Oleh karena itu, Dewan
berharap ada evaluasi terhadap keberadaan LNS-LNS
tersebut, agar struktur birokrasi menjadi lebih efektif dan
efisien
dalam
pelaksanaannya,
sehingga
mampu
menciptakan good governance.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Saat
ini,
Pemerintah
sedang
melaksanakan
penyelesaian E-KTP untuk penduduk Indonesia. Data
kependudukan tidak hanya penting bagi penyelenggaraan
Pemilu 2014, tetapi lebih dari itu, KTP merupakan identitas
diri yang jelas dan tercatat dalam dokumen negara. Oleh
karena itu, semua masyarakat harus memberikan dukungan
agar program nasional ini dapat diselesaikan dengan baik,
tepat waktu, dengan data-data yang benar-benar valid.
Proses ibadah haji 2012 baru saja berakhir, namun
ribuan jemaah haji Indonesia masih berada di Arab Saudi
menunggu kepulangan sesuai Kloter yang telah ditetapkan.
Untuk pengawasan haji tahun ini, DPR telah membentuk 2
(dua) tim, yaitu Tim Pertama yang melakukan pengawasan
terhadap persiapan penyelenggaraan haji, dan Tim Kedua

18
yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan haji
yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI.
Banyak permasalahan yang ditemukan, baik oleh Tim
Pertama maupun Tim Kedua, khususnya berkaitan dengan
akomodasi, sarana dan prasarana, transportasi, makan bagi
jamaah, dan pelayanan kesehatan. Permasalahan tersebut
adalah permasalahan klasik yang selalu berulang setiap
tahunnya, walaupun Dewan tidak menafikkan adanya
perbaikan
yang
telah
dilakukan
oleh
Pemerintah.
Pengelolaan haji bukan hanya masalah peribadatan
pelaksanaan Rukun Islam ke-5 bagi umat Islam, tetapi lebih
banyak terkait dengan manajemen dengan tujuan
bagaimana para jamaah dapat melaksanakan semua ritual
haji dengan nyaman, tenang, dan mendapatkan semua
hak-haknya selama berada di tanah suci. Tentunya, semua
temuan tersebut merupakan tanggungjawab bersama
Pemerintah dan Dewan untuk dicarikan solusi, agar
masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali di masa-
masa yang akan datang.
Selain masalah haji, kita menyambut dengan baik
langkah Pemerintah memfasilitasi pemulangan Tenaga
Kerja Indonesia yang telah habis izin tinggalnya di Arab

19
Saudi dengan pesawat haji. Pemulangan tersebut
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
Pemerintah dalam upaya memartabatkan setiap warga
negaranya. Berdasarkan moratorium, TKI yang ikut dalam
program pemulangan seperti ini dipastikan tidak dapat
kembali bekerja sebagai TKI ke Arab Saudi untuk kurun
waktu lima tahun ke depan.
Dewan berpendapat, regulasi yang terkait dengan
pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus diatur secara
menyeluruh mulai dari proses seleksi, penempatan, sampai
perlindungan selama di luar negeri dan pemulangan.
Pemulangan pun tidak hanya sampai di bandara yang
menjadi tempat masuk pertama, tetapi dengan selamat
sampai ke daerah asal atau kampung halaman. Tanggung
jawab tersebut cukup kompleks, terutama karena setelah
kembali ke kampung halaman, Pemerintah juga mempunyai
program memberikan jaminan pelatihan wirausaha, agar
para TKI segera mendapatkan pekerjaan baru atau paling
tidak dapat membuka usaha baru. Tingkat kompleksitas
dalam penanganan TKI menyebabkan koordinasi lintas
Kementerian dan instansi terkait, menjadi suatu keharusan.
Keberadaan UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI
di Luar Negeri perlu didukung dengan ratifikasi konvensi

20
perlindungan pekerja migran dan keluarganya, sehingga
permasalahan perlindungan TKI di masa yang akan datang
dapat diminimalisir.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Sejak 11 November yang lalu hingga 22 November
yang akan datang, Indonesia menjadi tuan rumah pesta
olahraga negara-negara Asia Tenggara ke-26. Seperti
direncanakan, Upacara Pembukaan SEA Games 2011 telah
dilaksanakan di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera
Selatan. Pertandingan-pertandingan olahraga, selain di
Palembang, juga dilaksanakan di Jakarta.
Indonesia pernah berjaya pada SEA Games tahun
1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, dan 1993.
Terakhir Indonesia menjadi juara umum pada 1997, saat
itu Indonesia menjadi tuan rumah. Berkaitan dengan hal
tersebut, kami ucapkan selamat berjuang kepada putra-
putri Indonesia yang berlaga mewakili Indonesia dalam
ajang SEA GAMES ke-26 tahun 2011. Kita semua terus
memberikan dukungan agar kontingen Indonesia dapat
kembali menjadi juara umum pada SEA Games tahun ini.

21
Sidang Dewan yang Terhormat,
Kalau tadi saya banyak menguraikan perihal
pelaksanaan
tugas-tugas
Dewan
dan
menyoroti
permasalahan yang muncul akhir-akhir ini, perhatian kita
juga
tertuju
pada
international event, khususnya
penyelenggaraan KTT ASEAN ke-19 di Bali pada tanggal 17-
19 November 2011. Pada KTT ASEAN ke-19, akan
ditandatangani 5 (lima) kerjasama baru dan disiapkan
ASEAN roadmap menuju era millenium development goals,
serta kesepakatan negara-negara anggota dan menyikapi
isu-isu perubahan iklim.
Dengan mengusung tema "ASEAN Community in a
Global Community of Nations", Indonesia sebagai pemimpin
ASEAN 2011, akan berupaya untuk memimpin ASEAN
menuju masa depan yang lebih baik. Kehadiran Sekretaris
Jenderal PBB dan Presiden Amerika Serikat serta Rusia
sebagai anggota baru KTT Asia Timur menjadi penting dan
menarik, tidak saja bagi Indonesia tapi juga bagi mata
dunia. Pertemuan para Kepala Negara merupakan
terobosan diplomatik untuk dapat menghasilkan kemajuan
baru bagi kehidupan yang lebih baik. Fokus sekaligus target
melalui kemajuan pencapaian menuju komunitas ASEAN

22
2015, upaya memastikan kawasan ASEAN menjadi wilayah
aman dan kondusif, serta keinginan Indonesia untuk
memberikan target baru ASEAN pasca tahun 2015,
diharapkan dapat tercapai melalui KTT ini. Kemajuan baru
ini juga akan mengesahkan lahirnya Bali Concord III yang
berupa rencana sasaran bersama ASEAN dengan melewati
terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 menuju peran global
2022. Deklarasi Bali Concord III akan menjadi pijakan bagi
pengaturan hubungan di tingkat regional ASEAN ke arah
tuntunan kerjasama antar kawasan ditengah komunitas
antar bangsa.
Pada masa-masa terakhir sebagai Ketua ASEAN 2011
dan empat tahun menjelang terwujudnya Komunitas ASEAN
2015, Dewan berharap bahwa Indonesia tidak hanya
menggagas tapi memastikan langkah bahwa fondasi yang
terbangun dapat menegakkan kondisi politik, keamanan,
sosial budaya, serta dapat bergerak maju mengimbangi
dinamika tuntutan lain yang bergerak cepat ditengah arus
globalisasi.
Kawasan ASEAN masih menyisakan permasalahan
politik, yaitu Myanmar. Sebagai negara satu kawasan,
Indonesia menyambut baik tanda-tanda reformasi politik di

23
Myanmar. Hal tersebut terkait dukungan pemerintah
terhadap upaya Myanmar untuk menjadi Ketua ASEAN pada
tahun 2014. Upaya ini dapat terwujud jika ada langkah
lebih lanjut menuju reformasi demokrasi di negara yang
didominasi militer tersebut. Dewan berpendapat bahwa
pembebasan tahanan politik yang telah dilakukan
Pemerintah Myanmar sebagai pertanda baik atas reformasi
politik yang telah dijanjikan negara tersebut.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Berkaitan
dengan
pertemuan
yang
berskala
internasional, DPR-RI pun, dua bulan ke depan akan
menjadi tuan rumah The 7th Session of The Parliamentary
Union of the OIC Member States (PUIC) Conference and
Related Meetings, di Palembang. PUIC didirikan demi
membina koordinasi antara bangsa-bangsa di dunia dalam
rangka untuk menghormati dan membela hak asasi
manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian
berdasarkan keadilan. Sebagaimana diketahui, Ketua DPR-
RI telah terpilih sebagai Presiden Parliamentary Union of
OIC Member States (PUIC) untuk periode 2012-2014.
Dalam posisi ini, tentu saja banyak sekali tantangan yang

24
dihadapi untuk mewujudkan harapan PUIC sebagai
lembaga yang kredibel dalam menyuarakan kepentingan
negara-negara anggota OIC.
Berkaitan dengan penyelenggaraan The 7th Session
of The Parliamentary Union of the OIC Member States
(PUIC) Conference and Related Meetings, di Palembang,
dukungan dari para anggota Dewan amat kami harapkan
demi suksesnya penyelenggaraan, baik dari segi substansi
maupun teknis. Partisipasi para anggota yang akan
tergabung dalam Delegasi DPR-RI sangat kita harapkan.
Dalam pada itu, telah kita ketahui bersama bahwa
Indonesia mendukung suksesnya Palestina menjadi
anggota UNESCO yang merupakan organisasi PBB untuk
pendidikan, ilmu dan budaya. Dengan realisasi ini,
Indonesia telah menunjukkan tidak hanya memberikan
dukungan bagi Palestina, namun juga menjadi inisiator bagi
status Palestina di PBB dan juga UNESCO. Keanggotaan
Palestina di UNESCO menjadi peluang terbukanya
keanggotaan di organisasi PBB lainnya. Keragaman dalam
budaya bernegara dan bergabungnya Palestina di UNESCO,
membuktikan bahwa kita sebagai warga dunia dapat saling
mendengar dan memahami. Dewan berpendapat Indonesia

25
sebagai negara yang besar tentu saja mendukung proses
perdamaian, sehingga keadaan ini bisa dibuat selaras dan
bukan pilihan yang saling bertentangan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pergantian musim penghujan di Indonesia telah
dimulai pada 2 (dua) minggu terakhir ini. Analisa curah
hujan lima tahunan memperlihatkan bahwa peningkatan
frekuensi curah hujan akan terjadi kembali tahun depan,
diperkirakan pada bulan Januari-Februari 2012. Bulan-bulan
tersebut merupakan puncak musim hujan. Hal ini
menimbulkan kekhawatiran akan terjadi bencana banjir di
beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jakarta dan
sekitarnya.
Pemerintah dan masyarakat perlu mewaspadai siklus
pancaroba yang dapat mendatangkan kerugian besar,
dengan segera membuat berbagai antisipasi agar bencana
tidak terulang. Untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya,
setiap terjadi hujan, pasti diikuti dengan banjir. Dewan
berharap, Pemerintah Provinsi Jakarta pada khususnya dan
Pemerintah Kota/Kabupaten sekitar Jakarta, melakukan
upaya untuk menanganinya.

26
Dewan menyambut baik berbagai upaya yang
dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat seperti
pembersihan dan pembangunan pondasi di bantaran Kali
Ciliwung, simulasi banjir bersama pihak kelurahan.
Kesiapan sarana dan prasarana perlu, guna membantu
korban banjir di tempat yang nantinya menjadi tempat
pengungsian bencana banjir, pembangunan tanggul dan
rumah pompa, serta pendirian posko-posko banjir. Jika saat
ini banjir kanal barat dan timur sudah hampir terselesaikan,
maka perlu segera dilakukan revitalisasi 13 sungai termasuk
sungai Ciliwung yang mengaliri kota Jakarta secara
bertahap, serta revitalisasi situ-situ guna mempersiapkan
Jakarta dalam menghadapi banjir. Selain itu, pengaturan
tata ruang dalam UU tentang Penataan Ruang perlu
direvitalisasi dengan segera mengupayakan minimal 30%
dari wilayah Jakarta sebagai kawasan terbuka hijau.
Jakarta adalah ibukota negara, pusat pemerintahan,
pusat kegiatan ekonomi, dan pusat kegiatan lembaga-
lembaga negara. Oleh karena itu, Jakarta harus aman dari
banjir. Sebab, musibah banjir akan berdampak kepada
terganggunya aktifitas kegiatan pemerintahan dan kegiatan
perekonomian masyarakat.

27
Demikianlah, Pidato Pembukaan Masa Persidangan II
tahun Sidang 2011-2012 pada Rapat Paripurna Dewan hari
ini. Selamat menjalankan tugas dalam masa Sidang II.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 14 November 2011
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


DR. H. MARZUKI ALIE

28

Leave a Reply