Pidato Penutupan Masa Sidang III [FINAL]

NASKAH AKHIR
(17-06-2010)

Jam 19.30




PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2009-2010

JUMAT, 18 JUNI 2010


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010
NASKAH AKHIR
(17-06-2010)

Jam 19.30




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2009-2010

JUMAT, 18 JUNI 2010


Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Hari ini, 18 Juni 2010, Dewan akan menutup Masa Sidang III Tahun Sidang 2009
2010 yang telah berlangsung sejak tanggal 5 April 2010. Masa Sidang III terdiri dari 55
hari kerja dari 75 hari kalender, telah diisi dengan kegiatan yang efektif oleh Dewan
dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Selanjutnya DPR akan memasuki masa reses, dimulai pada tanggal 19 Juni sampai
dengan 11 Juli 2010.

Sidang Dewan yang terhormat,
UUD 1945 mengamanatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 (tiga)
fungsi utama, yaitu fungsi perundang-undangan/legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan. Dalam 8 (delapan) bulan sejak DPR hasil Pemilu 2009 terbentuk, dinamika
politik yang berkembang demikian tinggi, berdampak fungsi pengawasan Dewan
mendapatkan porsi besar di dalam agenda kegiatan Dewan. Sementara itu, 2 (dua)
fungsi yang lain, khususnya fungsi perundang-undangan pelaksanaannya masih jauh dari
yang diharapkan.

1
Perubahan pertama UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa Dewan
Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini artinya,
dengan perubahan UUD 1945 tersebut, telah mempertegas kedudukan DPR sebagai
lembaga yang menjalankan kekuasaan membentuk UU.
DPR telah membentuk alat kelengkapan tetap yaitu Badan Legislasi. Badan ini
memiliki banyak tugas, di antaranya menyusun Prolegnas untuk masa keanggotaan DPR,
serta menyiapkan RUU berdasarkan prioritas tahunan, melakukan pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan konsep RUU yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan
Komisi atau DPD. Untuk kurun waktu 2010-2014, melalui PROLEGNAS telah ditetapkan
248 (dua ratus empat puluh delapan) RUU yang akan diselesaikan, 70 (tujuh puluh) di
antaranya menjadi prioritas tahun 2010.
Sampai dengan penutupan Masa Sidang III ini, DPR baru dapat menyelesaikan 5
(lima) RUU, satu di antaranya ditolak, yaitu RUU tentang PERPPU No. 4 tahun 2009
tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Empat RUU yang sudah mendapatkan persetujuan untuk disahkan
menjadi UU yaitu RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2008, RUU
Pencabutan PERPPU No. 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU APBN-P 2010, dan RUU
Ratifikasi Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang
Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura 2009.
RUU yang sedang dalam persiapan dan pembahasan tahun ini ada 36 (tigapuluh
enam) dari usul inisiatif DPR, dan 34 (tiga puluh empat) RUU usul Pemerintah.
Dari 36 (tiga puluh enam) usul DPR, dengan perincian:
2 (Dua) RUU masuk dalam Pembicaraan Tingkat 1;
5 (Lima) RUU telah disampaikan kepada Presiden, menunggu penunjukan menteri
yang akan membahasnya bersama DPR;
4 (Empat) RUU sedang dalam pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan
konsepsi;
18 (Delapan belas) RUU sedang menunggu pembahasan di Baleg;
7 (Tujuh) RUU sedang dalam proses penyiapan draf RUU dan Naskah Akademik.
Adapun 34 (Tiga Puluh Empat) RUU usul Pemerintah, perinciannya:
7 (Tujuh) RUU telah memasuki Pembicaraan Tingkat 1;

2
9 (Sembilan) RUU sedang disiapkan Pemerintah, sekarang ini sudah di tangan
Presiden, tetapi belum diserahkan ke DPR melalui Surat Presiden.
18 (Delapan Belas) RUU sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham,
penyusunan naskah akademik, dan penyempurnaan draft RUU.
Kita cukup prihatin kalau mencermati pelaksanaan fungsi perundang-undangan
sampai saat ini. Tidak optimalnya pelaksanaan fungsi ini, telah menjadi tolok ukur bagi
masyarakat untuk menilai terhadap kinerja DPR hasil Pemilu 2009. Melihat kenyataan ini,
Pimpinan Dewan yang bertugas mengkoordinasi dan mensinergikan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas Dewan, telah melakukan pertemuan, baik dengan fraksi-fraksi
maupun dengan Badan Legislasi DPR. Memang banyak kendala yang dihadapi bagi
optimalisasi pelaksanaan fungsi ini, tetapi kita harus mencari pemecahan dan mencari
solusi. Berbagai solusi akan ditempuh, antara lain melalui:
perubahan perencanaan skema pembahasan fungsi legislasi di DPR;
perubahan penjadwalan kegiatan rapat-rapat dewan;
Ditentukan ada dua hari dalam seminggu khusus diagendakan untuk pelaksanaan
fungsi perundang-undangan baik di Komisi, Pansus atau Baleg;
mentaati aturan Tata Tertib DPR-RI pasal 141 ayat (1) yang menentukan bahwa
pembahasan suatu RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali Masa
Sidang. Demikian pula, penyusunan RUU termasuk Naskah Akademik harus dilakukan
dalam 2 (dua) kali Masa Sidang. Ini kiranya berlaku pula bagi Pemerintah yang akan
menyiapkan 1 (satu) draf RUU;
mengefektifkan kerjasama dengan kalangan akademisi/perguruan-perguruan tinggi
yang memenuhi standar kualifikasi untuk membantu Dewan dalam pelaksanaan fungsi
ini;
mengoptimalkan tenaga-tenaga ahli yang ada di Baleg, Komisi, maupun P3DI untuk
fokus kepada pelaksanaan fungsi perundang-undangan;
Terobosan-terobosan ini diharapkan akan dapat meningkatkan fungsi perundang-
undangan DPR. Oleh karena itu, kepada anggota Dewan, kepada pimpinan fraksi-fraksi
Dewan, pimpinan Dewan mengharapkan untuk memberikan atensi terhadap fungsi
perundang-undangan
yang
banyak
mendapat
sorotan
masyarakat
dalam
pelaksanaannya.

3
Sidang Dewan yang terhormat,
UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa arah
kebijakan pelaksanaan program anggaran DPR-RI ditujukan bagi peningkatan kualitas
pelaksanaan fungsi anggaran untuk mencapai tujuan bernegara, dengan penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mampu menjawab kebutuhan,
keadilan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlu optimalisasi tata
laksana atau mekanisme kerja fungsi anggaran berikut optimalisasi sistem dan unsur
pendukungnya.
RUU APBN-P tahun 2010 telah dibahas oleh DPR dalam waktu satu bulan sesuai
dengan ketentuan Pasal 161 ayat (4) UU No. 27 tahun 2009. Berbagai hal yang berkaitan
dengan pembahasan RUU APBN-P telah diselesaikan dengan tuntas. Dalam pembahasan
RUU ini, telah disepakati asumsi dasar tahun 2010 yang terdiri dari beberapa indikator, di
antaranya: pertumbuhan ekonomi 5,8%, inflasi 5,3%, tingkat suku bunga SBI 6,5%,
lifting minyak 965 ribu barel/hari, dan nilai tukar rupiah Rp. 9.200.
Untuk Masa Sidang IV yang akan datang, Dewan segera mempersiapkan
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2011. Pada pembukaan Masa Sidang I bulan Agustus
yang akan datang, Presiden akan mengajukan RUU tentang APBN 2011 disertai nota
keuangannya di dalam forum Rapat Paripurna DPR.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Peraturan perundang-
Undangan, DPR-RI telah menetapkan beberapa pejabat publik. Pada Masa Sidang yang
berjalan ini, telah ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan
Keuangan BPK-RI tahun 2009; penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Pusat masa jabatan tahun 2010-2013; dan persetujuan atas pencalonan Deputi Gubernur
Bank Indonesia.
DPR juga telah menerima surat dari Presiden tertanggal 31 Mei 2010 tentang
pencalonan Sdr. Darmin Nasution untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia.
Pencalonan ini sedang dalam proses sesuai dengan mekanisme Dewan.
Dewan juga telah memberi rekomendasi atas sepuluh pencalonan para Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia,
dan pencalonan 23 (dua puluh tiga) Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk negara-
negara sahabat.

4

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Tim-tim yang telah dibentuk DPR dan
telah bekerja efektif yaitu Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket DPR-
RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century; Tim Pengawas Bencana Alam DPR-RI; Tim
Pemantau UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan Tim Pemantau
Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Komisi-Komisi Dewan telah melakukan pembahasan mendalam atas berbagai
permasalahan yang berkembang, baik berkaitan dengan bidang Politik dan Keamanan,
Hukum, Ekonomi, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Komisi I DPR-RI telah melakukan pembahasan atas mulai berlakunya UU No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Amanat UU tersebut,
maka DPR-RI telah menyiapkan aturan pelaksanaannya. Untuk itu, DPR telah
menyiapkan peraturan DPR-RI tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR-RI.
Peraturan DPR ini dimaksudkan sebagai respon atas tuntutan UU No. 14 Tahun 2008,
bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi
publik yang berkaitan dengan badan publik kepada masyarakat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
DPR-RI sebagai badan publik, wajib mengumumkan informasi publik secara
berkala, yang meliputi informasi berkaitan dengan lembaga DPR yakni organisasi
kedewanan dan kesekjenan, kegiatan dan kinerja lembaga DPR dan kesekjenan, laporan
keuangan DPR dan Setjen DPR yang sudah diaudit, dan informasi lain yang diatur oleh
UU. Sedangkan informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain adalah daftar
informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan DPR dan
pertimbangannya, dan seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
Dalam Peraturan DPR ini juga diatur beberapa informasi publik yang dikecualikan,
antara lain informasi publik dari hasil rapat-rapat di DPR yang bersifat tertutup yang
dinyatakan rahasia, surat DPR yang bersifat rahasia, surat atau dokumen DPR yang
substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.
Dalam rangka pembangunan demokrasi, agenda politik yang sedang dan akan
berjalan di beberapa daerah melalui Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah)
menjadi perhatian Dewan. Berubahnya sistem pemilihan kepala daerah langsung, dari
sistem perwakilan yang dilakukan sebelumnya, dirasakan telah turut menentukan tingkat

5
demokratisasi di daerah. Pada tahun 2010 ini, ada tujuh provinsi dan 237 (dua ratus tiga
puluh tujuh) kabupaten/kota yang telah dan akan menyelenggarakan Pemilukada. Ada
beberapa provinsi dan kabupaten/kota dapat menyelenggarakan Pemilukada dengan
aman dan tidak menimbulkan resistensi masyarakat, meskipun di beberapa daerah ada
kendala, termasuk dalam hal pendanaan.
Komisi II DPR berpendapat bahwa masih banyak persoalan-persoalan prinsip yang
terjadi, antara lain, netralitas aparatur pemerintahan, adanya data pemilih ganda,
perbedaan tafsir persyaratan pencalonan, dan persoalan-persoalan teknis lainnya.
Paradoks demokrasi sering kali terlihat pada pelaksanaan Pemilukada, yakni
fenomena terjadinya konflik politik di seputar pelaksanaannya. Konflik politik yang
mengiringi pelaksanaan Pemilukada banyak ditemui di daerah-daerah, walaupun eskalasi
konfliknya berbeda-beda. Kita mencatat kerusuhan menjelang Pemilukada di Mojokerto
Jawa Timur, dan baru-baru ini kerusuhan yang terjadi pada saat rekapitulasi dan
penghitungan suara di Bima, Nusa Tenggara Barat. Berbagai kerusuhan tersebut amat
memprihatinkan kita dan harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, KPU, dan PKUD. Kalangan Dewan berpendapat, perlu investigasi
yang menyeluruh atas kasus ini, jika ada unsur pelanggaran dari KPU di daerah, KPU
Pusat harus memberikan sanksi dan dapat membekukan KPUD setempat. Hendaknya
kerusuhan semacam ini tidak terulang lagi agar demokrasi yang berproses tidak
tercederai.
Ke depan, Pemilukada yang menggambarkan proses demokrasi harus
menunjukkan kualitas yang meningkat, harus berakhir sukses tanpa mengganggu nilai-
nilai kesatuan dan persatuan bangsa, tidak diwarnai politik uang. Selain itu,
penyelenggaraan Pemilukada jangan sampai menyuburkan praktek oligarkhi kekuasaan
dengan munculnya calon yang merupakan kerabat incumbent. Juga telah terjadi praktek
mensiasati pencalonan pilkada, seorang kepala daerah yang sudah dua kali menjabat
mencalonkan diri sebagai calon wakil kepala daerah.

Anggota Dewan yang terhormat,
Dalam hal penegakan hukum, DPR-RI telah melakukan rapat-rapat secara intens
dengan aparat penegak hukum. Dalam Rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA),
DPR mempertanyakan mengenai aspek manajemen penanganan perkara, data
perkembangan putusan in kracht yang tidak dapat dieksposisi dan perkembangan kinerja
Hakim Agung, serta eksistensi pengadilan pajak.

6
Dengan Kepolisian RI, DPR-RI mempertanyakan mengenai tindak lanjut
rekomendasi dan kesimpulan Paripurna DPR tentang Kasus Bank Century. Komisi Dewan
juga mendesak Kapolri untuk mengusut jaringan mafia hukum, mafia perpajakan di
seluruh Indonesia hingga ke akar-akarnya, termasuk terhadap oknum pejabat dan
mantan pejabat yang terlibat.
Dengan Menteri Hukum dan HAM, Dewan meminta agar dapat ditingkatkan fungsi
law center, melakukan penanganan imigran illegal dan peningkatan kualitas pelayanan
publik melalui reformasi birokrasi.
Dengan Kejaksaan Agung, dewan juga meminta agar lembaga ini mengoptimalkan
efektifitas penanganan kasus-kasus korupsi yang besar (big fish) guna menyelamatkan
aset dan keuangan negara.
Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap keinginan untuk
merekonstruksi semua hal yang berkaitan dengan tugas-tugas KPK yang sekarang ini
sangat mendapat perhatian masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,
Di bidang ekonomi, DPR bersama Pemerintah sepakat agar pertumbuhan ekonomi
harus diikuti peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. DPR meminta
Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah terutama
daerah yang memiliki pertumbuhan rendah seperti Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB,
Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, daerah perbatasan, dan daerah terpencil.
Dewan juga telah memberi respon dengan baik, pergantian menteri keuangan dari
Saudara Sri Mulyani Indrawati kepada Saudara Agus Martowardojo. Kalangan Dewan
berharap, Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan berkemampuan menangani
kebijakan fiskal, moneter, melanjutkan reformasi pajak, bea cukai, birokrasi di
kementeriannya, meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan memiliki integritas
dan kapabilitas. Perlu dibangun kerjasama yang baik antara jajaran Kementerian
Keuangan dengan DPR sebagai mitra kerja, agar tugas-tugas kedua pihak dapat berjalan
tanpa kendala apapun untuk melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kebijakan
ekonomi. Menteri Keuangan yang baru, juga diminta untuk dapat mempersiapkan diri
dalam penyusunan RUU APBN 2011 dan nota keuangan dengan sebaik-baiknya, yang
akan mulai dibahas bulan Agustus mendatang.

7
Sidang Dewan yang terhormat,
Tindak lanjut kebijakan Presiden RI tentang moratorium kawasan hutan gambut,
menjadi perhatian Komisi IV dalam rapat kerja dengan Pemerintah baru-baru ini. Dalam
rapat kerja, juga dipertanyakan masalah hutan di tapal batas negara di perbatasan
Kalimantan-Serawak yang rawan illegal logging dan perambahan kawasan hutan oleh
pihak Malaysia. Masalah lain yang juga dipertanyakan adalah rencana merger tiga BUMN
Perikanan, yaitu PT. Perikanan Samudera, Perum Sarana Pelabuhan Samudera, dan PT.
Garam, untuk dapat meningkatkan efektifitas dan produktivitas perusahaan tersebut.
Adanya keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap 9
(sembilan) maskapai penerbangan Indonesia karena adanya dugaan pelanggaran
terhadap pasal (5) dan pasal (21) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli
dan
Persaingan
Usaha
Tidak
Sehat.
Komisi
V
meminta
KPPU
mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Keputusan KPPU ini perlu dikaji lebih
lanjut, guna menjaga kepentingan yang lebih besar, menunjang pertumbuhan ekonomi
nasional dan meningkatkan peran transportasi di Indonesia.
Dalam Rapat Gabungan Komisi DPR dengan Pemerintah yang membahas evaluasi
terhadap renegosiasi CAFTA (China-Asean Free Trade Agreement), diperoleh kesimpulan
bahwa, Komisi VI DPR-RI meminta Pemerintah untuk membuat program aksi
peningkatan daya saing industri dan usaha mikro, kecil dan menengah; pengamanan
pasar dalam negeri; dan penguatan daya saing ekspor. Infrastruktur logistik juga perlu
diperkuat, demikian juga dengan gas bumi, agar produk Indonesia mampu bersaing
dalam menghadapi komitmen free trade agreement yang telah disepakati. Komisi Dewan
juga meminta Pemerintah untuk melakukan implementasi program aksi kebijakan
investasi dan perdagangan bidang barang dan jasa.
Dalam hal permasalahan industri pupuk, Komisi VI meminta agar BUMN pupuk
secara terus-menerus melakukan revitalisasi, restrukturisasi, dan profitisasi dalam upaya
menjadikan BUMN pupuk ke arah penguatan perusahaan, baik dalam bentuk holding
company maupun bentuk-bentuk sinergitas lainnya.
Ada beberapa permasalahan menonjol dalam pembahasan yang telah dilakukan
Komisi VII DPR dengan pemerintah, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Gabungan,
antara lain masalah kelistrikan, upaya mengatasi pasokan gas untuk industri dalam
negeri, dan upaya pengurangan disparitas harga gas domestik di pasar internasional.

8
Dalam hal kelistrikan, Komisi VII sepakat dengan usulan pemerintah untuk
melaksanakan distribusi subsidi listrik sesuai UU No. 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010
sebesar Rp. 55,1 triliun, dengan sistematika yang berkeadilan dan tidak memberatkan
rakyat kecil, dan tetap menjaga daya saing industri dimana pelanggan dengan daya 450
VA (volt amphere) dan 900 VA (volt amphere) tidak mengalami kenaikan. Dalam hal
kelistrikan ini, komisi juga meminta PLN untuk melakukan optimalisasi bauran energi
dengan mengganti pembangkit BBM dengan pembangkit gas, tenaga air dan panas bumi.
Dalam upaya mengatasi kelangkaan pasokan gas untuk industri dalam negeri, DPR
mendesak Pemerintah untuk segera membuat rencana aksi langkah-langkah kebijakan
prioritas. Antara lain, melalui percepatan realisasi investasi Migas, lapangan-lapangan gas
baru, serta renegosiasi kontrak penjualan gas ke luar negeri, percepatan produksi
lapangan gas baru dan pengembangan Coal Bad Methane (CBM). Dewan juga sepakat
dengan Pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana yang telah diamanatkan Panitia Khusus BBM
DPR.

Sidang Dewan yang terhormat,
Pada saat ini, Komisi IX sedang mempersiapkan RUU tentang Pembentukan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan menjadi dasar terhadap penyelenggaraan 5
(lima) Program Jaminan Sosial dengan prioritas pendahuluan adalah berlakunya Program
Jaminan Kesehatan Semesta untuk Seluruh Rakyat Indonesia.
Masalah ketenagakerjaan, juga cukup menjadi perhatian bagi Komisi Dewan.
Banyaknya pengaduan mengenai masalah ketenagakerjaan, terutama berkaitan dengan
pemecatan sepihak, gaji yang tidak wajar, pesangon yang tidak kunjung keluar dan
beberapa masalah lain, telah mendapatkan bahasan. Permasalahan ketenagakerjaan
yang paling menonjol adalah yang terjadi di PT Drydock World Graha Batam, yang
menyebabkan terjadinya kerusuhan pada tanggal 22 April 2010.
Ada hal yang cukup menggembirakan mengenai masalah Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) di luar negeri, yaitu hasil kunjungan kepala negara baru-baru ini di Malaysia. Dalam
kunjungan kenegaraan ini telah dibahas masalah TKI di Malaysia, yang dituangkan di
dalam letter of intens (LoI) yang ditandatangani oleh Menakertrans Indonesia dan
Mendagri Malaysia di hadapan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia. Letter of Intens
ini merupakan penyempurnaan dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah

9
ditandatangani di Bali tahun 2006. Indonesia dan Malaysia sepakat memperbaiki aturan
dan penempatan serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.
Masalah Ujian Nasional (UN) kembali menyita perhatian kita, dengan banyaknya
siswa yang gagal serta banyaknya sekolah yang tingkat kelulusannya nol persen (0%).
Lebih ironis lagi, setelah dilakukan UN ulangan, ternyata masih banyak siswa yang tidak
lulus. Oleh karena itu, Dewan mengimbau kepada Pemerintah untuk mengevaluasi
kembali kebijakan UN, demi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia.
Standar Nasional memang perlu, namun sangat tidak bijak jika memaksakan standar
tersebut untuk semua siswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dalam waktu
yang bersamaan.
Masalah penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan (PMPTK) juga tak luput dari perhatian kita. Dihapuskannya Dirjen
PMPTK ini, menimbulkan persoalan baru. Dewan meminta Pemerintah mendengarkan
aspirasi para pihak terkait, para guru. Bagaimanapun, mutu pendidikan akan terkait
dengan para pendidiknya. Untuk itu diperlukan institusi/lembaga khusus yang memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menilai kualitas kedua unsur tersebut. Oleh karena
itu, perlu dicarikan solusi yang sebaik-baiknya.

Persiapan Sea Games 2011 juga tidak luput dari perhatian Dewan. Peningkatan
prestasi para atlet pada Sea Games 2011 harus menjadi target utama bagi Kementerian
Pemuda dan Olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan pemangku
kepentingan di bidang olahraga. Di samping itu, karena Indonesia akan menjadi tuan
rumah pesta olahraga se-Asia Tenggara tersebut, maka penyelenggaraannya harus
dipersiapkan sebaik-baiknya untuk mengangkat citra Indonesia di mata internasional.
Perlu persiapan yang optimal bagi penyelenggaraan pesta olahraga tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah penting lain yang menjadi sorotan Dewan selama ini adalah BKKBN
(Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Perlu dilakukan reorganisasi BKKBN
dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Reorganisasi BKKBN sangat diperlukan
untuk suksesnya program KB. Perlu diperhatikan bahwa jumlah penduduk Indonesia
sekarang ini telah mencapai sekitar 240 juta jiwa.

10

Sensus penduduk yang berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 15 Juni 2010 juga
tak luput dari sorotan kita. Dewan memandang, penyelenggaraan Sensus tersebut belum
optimal. Meskipun telah menghabiskan dana sekitar Rp. 3,34 triliun, banyak warga yang
merasa belum didatangi oleh petugas pencacah jiwa. Hal ini menjadi kendala dalam
analisis data kependudukan.

Masalah penyelenggaraan ibadah haji tidak luput dari perhatian Dewan. Sungguh
memprihatinkan kualitas penyelenggaraan haji yang selama ini belum mampu
memuaskan jamaah, sebagaimana terlihat dari biaya ibadah haji, belum efektif dan
efisiennya pelayanan ibadah haji, pengelolaan anggaran, dan lain-lain. Pimpinan Dewan
mengharapkan, Komisi terkait dapat melakukan bahasan dengan Kementerian Agama,
agar penyelenggaraan haji tahun ini dan tahun-tahun ke depan menjadi lebih baik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam masa sidang ini, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah melakukan
kegiatan yang intensitasnya cukup tinggi, salah satunya adalah penyusunan,
pembahasan, dan penyelesaian RENSTRA DPR-RI tahun 2010-2014. RENSTRA DPR-RI
disusun untuk menjadi pedoman perencanaan tahunan DPR 2009-2014 dalam
melaksanakan tugas-tugas konstitusional, khususnya dalam rangka penguatan DPR-RI
sebagai lembaga perwakilan kredibel pada masa depan. Dengan adanya RENSTRA,
seluruh perencanaan pembangunan, baik kelembagaan, anggaran, maupun sarana dan
prasarana menjadi terdokumentasi dengan lengkap, sehingga menjadi jelas arah
pembangunan lembaga perwakilan ini.
BURT juga melakukan bahasan terhadap rencana pembentukan Rumah Aspirasi,
penyusunan pedoman kehumasan, penyusunan pedoman pengaduan masyarakat,
membahas program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPR beserta
keluarganya untuk tahun 2010. BURT juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan
dan kinerja Sekretariat Jenderal dalam bentuk Pedoman Mekanisme Pengawasan BURT.
Badan Kehormatan DPR-RI, melakukan kegiatan antara lain penjadwalan
pembahasan revisi Kode Etik dan Tata Bercara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Kehormatan DPR-RI. Badan Kehormatan juga telah meminta keterangan kepada para
pengadu terkait dengan pengaduan terhadap 3 (tiga) anggota DPR-RI yang terkena
masalah hukum.

11
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI telah melakukan berbagai
kegiatan, khususnya rapat-rapat intern untuk mendiskusikan dan merumuskan temuan-
temuan yang strategis. BAKN telah menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan
kunjungan kerja, pembahasan APBN, serta persiapan penelaahan Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) tahun 2009.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang internasional, Dewan, Pemerintah dan masyarakat Indonesia mengutuk
dan mengecam keras atas tindakan Israel menyerang armada kapal pembawa bantuan
kemanusiaan bagi warga Palestina di Jalur Gaza. Dunia internasional, Pemerintah dan
masyarakat Indonesia memastikan Israel bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Masyarakat internasional mendesak dilakukannya penyelidikan atas serangan berdarah
Israel terhadap misi kemanusiaan Gaza. Investigasi independen, kredibel dan tidak
memihak harus dilakukan.
Dalam masalah Palestina, posisi Indonesia sangat jelas, memberikan dukungan
penuh bagi Negara Palestina yang merdeka. Pendudukan Israel atas wilayah Palestina
merupakan sumber permasalahan di Timur Tengah. Blokade terhadap Gaza telah
menimbulkan kesengsaraan bagi warga Palestina, karena itu harus dihentikan.
Dewan mendukung Pemerintah untuk berperan aktif menjadi bagian dari proses
perdamaian sesuai peran yang tepat dan adil bagi rakyat Palestina. DPR-RI sebagai
anggota dan duduk sebagai Vice President PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member
States), dalam pertemuan regulernya akan mendorong organisasi ini untuk bersama-
sama menghentikan upaya teror Israel terhadap rakyat Palestina.
Dewan juga menganggap penting untuk mendukung perlindungan Masjid Al Aqsa,
tempat warisan budaya di Al Quds Al Sharif, dan menghimbau pada UNESCO untuk
mengambil langkah melindungi tempat bersejarah tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam rangka membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama di dunia
internasional, Dewan telah melakukan diplomasi parlemen dengan membentuk Group
Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan 59 (lima puluh sembilan) negara sahabat. Kami
berharap, dengan terbentuknya Grup Kerjasama Bilateral ini, tercipta kerjasama yang

12
lebih baik lagi dan saling menguntungkan dengan para negara sahabat demi kemajuan
kedua bangsa dan negara.
Masih dalam upaya melaksanakan diplomasi parlemen, Dewan telah mengirimkan
delegasi ke Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Political Affairs (APA
Standing Committee) di Iran baru-baru ini. DPR-RI telah pula mengirim delegasi dipimpin
oleh Ketua DPR-RI ke Turki pada akhir bulan Mei, dan ke Iran pada awal Juni. Kunjungan
delegasi ke Turki dalam rangka penandatanganan MoU antara Ketua DPR-RI dan Ketua
Grand National Assembly (Parlemen Turki) mengenai peningkatan hubungan bilateral dan
peningkatan kerja sama Indonesia-Turki. Selain itu, delegasi juga membawa misi sebagai
Presiden APA 2008-2010 dan Vice President PUIC 2010-2012, untuk mengadakan APA
Troika Meeting di Teheran, membahas masalah konflik Israel-Palestina.
Dewan terus mendukung upaya aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian
dunia, mendukung upaya diplomasi internasional Pemerintah dalam perlucutan senjata
nuklir, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Pemerintah perlu terus
konsisten dalam memperjuangkan inisiatif tersebut, demi tercapainya perdamaian dunia
dan stabilitas kawasan regional. Dewan mendorong pemerintah untuk melakukan
pembukaan perwakilan Indonesia di negara-negara yang potensial bekerjasama bagi
kepentingan Indonesia. Optimalisasi peningkatan kerjasama strategis dengan berbagai
negara sahabat adalah hal yang penting.


Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah beberapa hal yang perlu saya kemukakan, khususnya berkaitan
dengan kegiatan alat-alat kelengkapan Dewan dalam mengemban 3 (tiga) fungsi
utamanya pada Masa Sidang III ini. Fungsi-fungsi Dewan dapat terlaksana dengan baik
apabila didukung oleh motivasi kerja dan kinerja yang optimal oleh seluruh anggotanya,
sarana prasarana, supporting system yang handal dan profesional.
Tidak kalah penting adalah peningkatan disiplin para anggota Dewan dalam
menghadiri rapat-rapat Dewan, mengingat besarnya harapan rakyat terhadap
peningkatan kualitas kinerja Dewan dalam proses pembangunan demokrasi. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan lembaga perwakilan yang memiliki
integritas tinggi, kredibel dan produktif, maka akan tercipta kekuatan penyeimbang bagi
lembaga eksekutif. Melalui para pimpinan fraksi, hal ini kami mintakan perhatian agar
tekad kita menjadi wakil rakyat terpercaya, benar-benar dapat terwujud dan citra DPR
dapat terangkat.

13
Besok pagi, Dewan akan segera memasuki masa reses. Pimpinan berharap para
Anggota Dewan dapat memanfaatkan masa reses dengan menyerap aspirasi dan
mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Atas segala perhatian saudara-
saudara, kami mengucapkan teima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.


KETOK 3 X

Jakarta, 18 Juni 2010
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. MARZUKI ALIE

14
LAMPIRAN PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA
PENUTUPAN MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2009-2010

Daftar negara-negara asal pencalonan sepuluh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
(LBBP) untuk Republik Indonesia yang telah dibahas oleh DPR, yaitu:
1.
Republik Finlandia;
2.
Republik Ghana;
3.
Republik Zambia;
4.
Persemakmuran Bahamas;
5.
Republik Islam Iran;
6.
Republik Kyrgyztan;
7.
Republik Makedonia;
8.
Republik Irak;
9.
Kerajaan Belanda; dan
10. Kerajaan Lesotho.

Daftar negara-negara sahabat tujuan pencalonan 23 (dua puluh tiga) Duta Besar LBBP RI
yang telah dibahas DPR RI yaitu:
1.
Republik Perancis, merangkap Kepangeranan Monaco dan Kepangeranan Andorra;
2.
Kerajaan Belgia, merangkap Keharyapatihan Luxemburg dan Uni Eropa;
3.
Republik Hungaria, merangkap Republik Macedonia
4.
Republik Polandia;
5.
Republik Ceko;
6.
Republik Serbia;
7.
Republik Turki;
8.
Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Demokrasi Somalia dan
Republik Djibouti;
9.
Republik Sudan, merangkap Republik Eritrea;
10. Republik Suriname, merangkap Republik Guyana;
11. Amerika Serikat;
12. Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB;
13. Republik Mexico, merangkap republic Costa Rica, Republik Honduras, Republik
Guatemala, dan Republik Nikaragua;
14. Republik Federal Brazil;
15. Republik Argentina, merangkap Republik Paraguay dan Republik Uruguay;
16. Republik Chile;
17. Republik Lebanon;
18. Republik Arab Suriah;
19. Negara Kuwait;
20. Republik Rakyat Demokratik Korea;
21. Jepang;
22. Papua Nugini, merangkap Kepulauan Solomon; dan
23. Selandia Baru, merangkap Kerajaan Tonga dan Samoa.

DAFTAR NAMA GRUP KERJA SAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI PERIODE 20092014

1.
GKSB DPR RIParlemen Afrika Selatan
2.
GKSB DPR RIParlemen Arab Saudi
3.
GKSB DPR RIParlemen Australia
4.
GKSB DPR RIParlemen Azerbaijan
5.
GKSB DPR RIParlemen Albania
6.
GKSB DPR RIParlemen Aljazair

15
7.
GKSB DPR RIParlemen Bangladesh
8.
GKSB DPR RIParlemen Belgia
9.
GKSB DPR RIParlemen Bulgaria
10. GKSB DPR RIParlemen Brazil
11. GKSB DPR RIParlemen Ceko
12. GKSB DPR RIParlemen Chile
13. GKSB DPR RIParlemen China
14. GKSB DPR RIParlemen Estonia
15. GKSB DPR RIParlemen Finlandia
16. GKSB DPR RIParlemen Hongaria
17. GKSB DPR RIParlemen Inggris
18. GKSB DPR RIParlemen Irak
19. GKSB DPR RIParlemen Iran
20. GKSB DPR RIParlemen Italia
21. GKSB DPR RIParlemen Irlandia
22. GKSB DPR RIParlemen India
23. GKSB DPR RIParlemen Jepang
24. GKSB DPR RIParlemen Jerman
25. GKSB DPR RIParlemen Republik Korea
26. GKSB DPR RIParlemen Republik Rakyat Demokratik Korea
27. GKSB DPR RIParlemen Kyrgystan
28. GKSB DPR RIParlemen Kuba
29. GKSB DPR RIParlemen Kanada
30. GKSB DPR RIParlemen Kuwait
31. GKSB DPR RIParlemen Lebanon
32. GKSB DPR RIParlemen Libya
33. GKSB DPR RIParlemen Meksiko
34. GKSB DPR RIParlemen Macedonia
35. GKSB DPR RIParlemen Mesir
36. GKSB DPR RIParlemen Mongolia
37. GKSB DPR RIParlemen Maroko
38. GKSB DPR RIParlemen Perancis
39. GKSB DPR RIParlemen Peru
40. GKSB DPR RIParlemen Papua Nugini
41. GKSB DPR RIParlemen Polandia
42. GKSB DPR RIParlemen Portugal
43. GKSB DPR RIParlemen Palestina
44. GKSB DPR RIParlemen Pakistan
45. GKSB DPR RIParlemen Qatar
46. GKSB DPR RIParlemen Rumania
47. GKSB DPR RIParlemen Rusia
48. GKSB DPR RIParlemen Selandia Baru
49. GKSB DPR RIParlemen Serbia
50. GKSB DPR RIParlemen Slowakia
51. GKSB DPR RIParlemen Suriah
52. GKSB DPR RIParlemen Tunisia
53. GKSB DPR RIParlemen Sudan
54. GKSB DPR RIParlemen Spanyol
55. GKSB DPR RIParlemen Turki
56. GKSB DPR RIParlemen Tajikistan
57. GKSB DPR RIParlemen Uni Emirat Arab
58. GKSB DPR RIParlemen Venezuela
59. GKSB DPR RIParlemen Yordania

16

Leave a Reply