PIDATO Menhut Lokakarya HTR.rtf

SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN

PADA PEMBUKAAN SOSIALISASI DAN SEMILOKA HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)

Jakarta, 21 Pebruari 2007

Para Gubernur Provinsi dan Bupati/Walikota yang saya hormati,

Para pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan

Seluruh Peserta Sosialisasi dan Semiloka yang berbahagia,

Assallamuallaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

Tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kehadapan ALLAH SWT atas karuniaNya yang tak terhingga, sehingga pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan Sosialisasi dan Semiloka Hutan Tanaman Rakyat.

Saudara-saudara sekalian

Sebagaimana kita telah ketahui semua, bahwa Pemerintah melalui PP No. 6 tahun 2007 telah menetapkan pemberian IUPHHK-Hutan Tanaman Rakyat untuk segera diwujudkan dalam memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan dan akses ke pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi guna mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari seperti diamanatkan dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Saudara-saudara peserta sosialisasi dan semiloka yang berbahagia,

Pemberian akses yang lebih luas ke hukum pada dasarnya memberikan legalitas masyarakat setempat dalam memperoleh izin pemanfaatan hutan produksi terutama dalam pembangunan hutan tanaman mengingat begitu luasnya hutan-hutan produksi yang rusat akibat kekeliruan dalam pengusahaan atau pemanfaatannya, perambahan dan pencurian kayu, kebakaran dan dampak negatif euphoria otonomi daerah khususnya dalam kurun waktu periode 1999-2004. Oleh karenanya Pemerintah telah menyempurnakan kebijakan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) melalui PP 6/2007 beserta peraturan perundang-undangan terkait termasuk menyiapkan Lembaga Pembiayaannya berupa Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (BP2H) sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), mengingat usaha pembangunan hutan tanaman berisiko tinggi, lahan hutannya tidak dapat diagunkan dan kegiatannya bersifat jangka panjang sehingga investor dan lembaga keuangan perbankan maupun non bank yang ada saat ini tidak tertarik dalam pembiayaan hutan tanaman.

Saudara-saudara hadirin yang terhormat,

Kebijakan pemberian akses hukum yang lebih luas terutama pemberian IUPHHK-HTR (use-right) dengan jangka waktu paling lama seratus tahun, bukanlah berarti peralihan kepemilikan hutan negara ke individu. Ini penting ditekankan bahwa yang diberikan adalah sebatas izin yang legal dari Pemerintah untuk berusaha, mendapat layanan pembiayaannya dan akses kepasar agar masyarakat setempat dapat memperoleh aspek legal untuk bertransaksi di sektor ekonomi formal kehutanan dan bebas dari pemerasan oknum aparat maupun kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab di lapangan. Kebijakan ini dilakukan terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan (pro-poor), menciptakan lapangan kerja baru (pro-job) dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi (pro-growth) sebagaimana menjadi agenda revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kebijakan ini juga searah dengan Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan 2004-2009 terutama Revitalisasi Sektor Kehutanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat setempat sehingga sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan lingkungan hidup, mensejahterakan masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

Saudara-saudara sekalian,

Konsep pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman, disusun dari proses pembelajaran Departemen Kehutanan atas program maupun proyek Pemberdayaan Masyakat yang selama ini ada, misalnya program Bina Desa, program kemitraan seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) / Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) / Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) oleh HPH/IUPHHK-HA/HT, Kredit Usaha Tani Konservasi DAS (KUK-DAS), Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), proyek-proyek kerjasama teknik luar negeri seperti Social Forestry Dephut-GTZ di Sanggau Kalimantan Barat, Multistakeholders Forestry Programme Dephut-DFID dan beberapa proyek pemberdayaan masyarakat yang ada di Departemen Kehutanan. Hasil pembelajaran tersebut memberikan kerangka dasar dan filosofis atas pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberian akses yang le bih luas ke hukum/legalitas (pasal 40 PP 6/2007), ke lembaga keuangan (pasal 40 ayat (6) PP 6/2007) dan ke pasar (pasal 41 ayat (2) PP 6/2007).

Untuk mensukseskan program HTR maka ada prinsip-prinsip penyelenggaraannya yaitu :

Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhannya (people organized themselves based on their necessity) yang berarti HTR bukan digerakan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena proyek tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat kebergantungan masyarakat. Prinsip ini dikembangkan dalam kelembagaan kelompok sehingga ada tanggung renteng atas kewajiban terhadap lahan/hutan, keuangan dan kelompok.

Prinsip kedua adalah kegiatan HTR harus bersifat padat karya (labour-intensive) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab.

Prinsip ke 3 adalah Pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal berupa SK IUPHHk-HTR sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar.

Ke tiga prinsip di atas dikonsepkan dan diimplementasikan dalam pembangunan HTR dimana masyarakat akan menjadi owner IUPHHK-HTR dan sebagai pelaku langsung.

Oleh karenanya aspek pendampingan dalam kerangka penguatan kapasitas dan kelembagaan HTR di tingkat Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, lembaga-lembaga swadaya lokal, nasional dan internasional sangat diperlukan dan dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel (accountable).

Saudara-saudara peserta sosialisasi dan semiloka yang berbahagia,

Untuk mensukseskan HTR, saya telah memerintahkan seluruh jajaran Departemen Kehutanan untuk mempersiapkan HTR ini dengan baik dan betul-betul mengenai sasaran untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dalam berpartisipasi membangun hutan dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian pula saya minta dukungan Lembaga/ Instansi Pemerintah Pusat & Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, LSM lokal, nasional dan internasional untuk bersama-sama mewujudkannya dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Tentu saya menyadari bahwa untuk kegiatan yang besar ini tidak mungkin terwujud dengan mudah seperti membalikan tangan, namun sudah saatnya kita sekarang mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan pengelolaan hutan lestari melalui pembangunan HTR yang saya anggap sebagai sistem inovasi memperbaiki hasil dan kinerja pemberdayaan masyarakat yang selama ini ada, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan LSM lokal, nasional dan internasional. Saya percaya bersama kita bisa mewujudkan cita-cita yang mulia ini.

Dalam kaitannya dengan peran Pemerintah Daerah, maka pada kesempatan ini saya harapkan agar Pemerintah Daerah untuk :

Benar-benar mengetahui lokasi dan keberadaan masyarakat yang ikut dalam program HTR.

Pemda agar rela dan mau membantu sepenuhnya proses penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat sehingga tercipta kekuatan lokal yang mampu memposisikan masyarakat dalam proses transaksi pasar bebas

Pemda harus bisa memanfaatkan HTR ini untuk menjadi lokomotif dalam membangun ekonomi rakyat dan bisa keluar dari kemiskinan

Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirromannirarahim, Sosialisasi dan Semiloka Hutan Tanaman Rakyat saya nyatakan resmi dibuka.

Terimakasih, Selamat melaksanakan Sosialisasi dan semiloka yang produktif dan efektif.

Wassalammualaikum Warachmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 21 Februari 2007

Menteri Kehutanan,

H. M. S. KABAN

3

3