Pidato : Jakarta, SolusiMobil.com – Rencana Pemerintah

Jakarta, SolusiMobil.com – Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pengalihan konsumsi BBM
kendaraan bermotor ke bahan bakar gas (BBG) terancam sulit terealisasi. Sejumlah kalangan
mempertanyakan kebijakan perihal realisai kebijakan pemerintah Indonesia tersebut.

Sebelumnya, pemerintah akan mendorong pengalihan konsumsi BBM pada kendaraan bermotor ke BBG
dengan memasang converter kit. Kebijakan itu dilakukan seiring dengan penerapan pembatasan
premium.untuk.mobil.pribadi.

Ketua Dewan Penasehat Gaikindo Subronto Laras mengatakan mobil-mobil yang saat ini ada di jalan
pada umumnya didesain dengan menggunakan mesin berbahan bakar bensin. “Kalau konsumsi BBM
diubah ke gas, berarti mobil yang dimodifikasi dengan memasang converter kit sudah tidak sesuai lagi
dengan.standar.pabrik,”katanya.beberapa.waktu.lalu.

Dengan kondisi itu, lanjutnya, otomatis garansi yang diberikan ATPM untuk mobil yang masih memiliki
jaminan purnajual akan gugur. Selain itu, dia juga mengingatkan kebiasaan masyarakat Indonesia pada
umumnya tidak cukup rajin dalam melakukan perawatan rutin, padahal sistem bahan bakar gas sangat
membutuhkan perawatan rutin, terutama pada bagian tabung.

Di tempat terpisah, Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor Amelia Tjandra berpendapat sejumlah
hal paling fundamental yang patut dipertimbangkan terkait dengan rencana penggunaan peralatan
konverter justru pada kesiapan infrastruktur untuk pengisian stasiun bahan bakar gas (SPBG).

Jika rencana penerapan alat konverter pada kendaraan umum dan pribadi tak disertai dengan masifnya
pembangunan SPBG baru, dia pesimistis masyarakat akan antusias menggunakan alat konverter pada
kendaraannya. “Kebijakan konversi dari premium bersubsidi ke gas patut disambut karena harga bahan
bakar gas relatif masih lebih murah. Namun, pemerintah harus siap membangun dan memperbanyak
SPBG serta jaminan ketersediaan pasokan gas. Jika tidak, implementasinya akan sulit,” ujarnya.

Selain itu Ketua bidang Energi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Reza Ichsan Rajasa,
mengatakan bahwa rencana pemerintah dalam program konversi bahan bakar telah baik namun
penekanan.justru.untuk.sisi.pengimplementasian.

“Terkait infrastruktur SPBG, pemerintah kalau memang mau konversi dapat menyediakan lokasi strategis
bagi masyarakat dan pengusaha mendapatkan gas,” ujar Reza kepada awak media.

Sebagai informasi, Indonesia baru memiliki 16 stasiun

pengisian bahan bakar gas yang delapan di antaranya berada di Jabodetabek. [bs/jf]Pengalihan BBM ke Gas Butuh Transisi 1 Tahun

Jumat, 13 Januari 2012 | 17:21
Periode ini dimaksimalkan untuk standardisasi dan
sosialisasi guna menjamin efektifitas dan
keselamatan alat tersebut.

Transisi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke gas
dengan menggunakan alat konversi (converter kit)
membutuhkan setidaknya satu tahun.

Periode ini dimaksimalkan untuk standardisasi dan
sosialisasi guna menjamin efektifitas dan keselamatan
alat tersebut.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai aspek keamanan
penggunaan BBG masih terabaikan, sehingga sosialisasi
dan standarisasi perlu dilakukan dari sekarang, sehingga
dalam 1-2 tahun ke depan bisa diselesaikan.

“Perlu dilakukan konversi BBM ke gas secara gradual
dengan mempersiapkan industryconverter kit(alat pengalihgunaan BBM ke gas), melakukan edukasi
keselamatan, standarisasi komponen, perawatanconverter kit,serta memastikan garansi produsen mobil
tetap berlaku,” ujar Pengamat ekonomi dari universitas Gajah Mada, Anggito Abimanyu, saat
memberikan keterangan pers evaluasi kebijakan pengalihan subsidi BBM yang diselenggrakan Freedom
Institutedi Jakarta, hari ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan kemarin mengatakan, PT Dirgantara
Indonesia (PTDI) siap memproduksi alat konversi tersebut. Namun Anggito menyarankan alat tersebut
sebaiknya dibuat pihak yang berkompetensi khusus.

“Pengembangan converter kit memerlukan waktu yang cukup dan tidak dapat dipaksakan kepada BUMN
yang bukan kompetensinya. Pemerintah perlu memanfaatkan hasil riset yang dilakukan universitas-
universitas,” ujar Anggito.

Pengamat ekonomi dari UGM, Jayan Sentanuhady, mengatakan dibutuhkan waktu yang cukup (masa
transisi) untuk memastikan ketersediaan BBG di pasar. Saat ini Indonesia hanya memiliki 28 stasiun
pengisian bahan bakar gas (SPBG) berjenisCompressed natural Gas(CNG) di Jakarta, Surabaya,
Medan, dan Palembang.

Sejumlah ekonom yang hadiri acara ini antara lain Gumilang Arya Sahadewa dari UGM, Uka Wukarya
dari Universitas Indonesia, Shauqie Azar dari UI, dan Mohammad Dian Revindo dari UI. Rizal
Malaranggeng dari Freedom institute juga turut mendukung rencana penggunaan converter kit.

Para ekonom ini merekomendasikan sosialisasi keselamatan penggunaan BBG dan inisiasi
pengembanganconverter kitdalam negeri dimulai sejak saat ini, lalu April peluncuran penggunaan BBG
di Jabodetabek. Aksi dilanjutkan pada bulan September dengan mengalihkan dari premium ke Pertamax,
dan April 2013 dilakukan perluasan penggunaan BBG hingga Jawa-Bali.

Petugas mengisi bahan bakar gas di Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas di Jakarta, Sabtu
(7/1). Rencana pemerintah menerapkan
pengalihan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan
bakar gas (BBG) per April 2012 mendatang,
masih menjadi pro kontra. (sumber: Antara)Pemerintah akan menjalankan pembatasan BBM bersubsidi per 1 April 2012 sesuai amanat UU No 22
tahun 2011. Pengendalian subsidi dilakukan melalui dua cara, yaitu pembatasan konsumsi premium
(bensin bersubisidi) dengan cara “memaksa” pengendara mobil pribadi beralih ke pertamax (non subsidi).
Cara kedua dengan memasyarakatkan penggunaanconverter kit.

Target penggunaconverter kitadalah angkutan umum dan mobil pribadi.

[Gimana nih gan] KONVERSI ENERGI: ATPM emoh jamin standar keamanan
mobil

JAKARTA: Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pengalihan konsumsi BBM kendaraan
bermotor ke bahan bakar gas terancam sulit terealisasi karena terkendala masalah jaminan keamanan.

Sejauh ini sebagian agen tunggal pemegang merek (ATPM) tidak dapat memberikan jaminan keamanan
dari mobil yang dimodifikasi jika ketahuan melanggar standar pabrik.

Sebelumnya, pemerintah akan mendorong pengalihan konsumsi BBM pada kendaraan bermotor ke bahan
bakar gas (BBG) dengan memasang converter kit. Kebijakan itu dilakukan seiring dengan penerapan
pembatasan premium untuk mobil pribadi.

Dalam kebijakan itu, pemerintah akan menyediakan alat konverter untuk kendaraan umum, sedangkan
untuk mobil pribadi, pemerintah mempersilakan masing-masing pemilik untuk membeli sendiri konverter
kit jika tidak bersedia memakai pertamax.

Ketua Dewan Penasehat Gaikindo Subronto Laras mengatakan mobil-mobil yang saat ini ada di jalan
pada umumnya didesain dengan menggunakan mesin berbahan bakar bensin.

“Kalau konsumsi BBM diubah ke gas, berarti mobil yang dimodifikasi dengan memasang converter kit
sudah tidak sesuai lagi dengan standar pabrik,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Dengan kondisi itu, lanjutnya, otomatis garansi yang diberikan ATPM untuk mobil yang masih memiliki
jaminan purnajual akan gugur.

Selain itu, dia juga mengingatkan kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya tidak cukup rajin
dalam melakukan perawatan rutin, padahal sistem bahan bakar gas sangat membutuhkan perawatan rutin,
terutama pada bagian tabung.

Di tempat terpisah, Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor Amelia Tjandra berpendapat sejumlah
hal paling fundamental yang patut dipertimbangkan terkait dengan rencana penggunaan peralatan
konverter justru pada kesiapan infrastruktur untuk pengisian stasiun bahan bakar gas (SPBG).Jika rencana penerapan alat konverter pada kendaraan umum dan pribadi tak disertai dengan masifnya
pembangunan SPBG baru, dia pesimistis masyarakat akan antusias menggunakan alat konverter pada
kendaraannya.

“Kebijakan konversi dari premium bersubsidi ke gas patut disambut karena harga bahan bakar gas relatif
masih lebih murah. Namun, pemerintah harus siap membangun dan memperbanyak SPBG serta jaminan
ketersediaan pasokan gas. Jika tidak, implementasinya akan sulit,” katanya hari ini.

Secara teknis, ujarnya, penggunaan alat konverter pada salah satu produk Daihatsu bisa dilakukan meski
belum dilakukan secara massal. (FAA)

Optimalkan Gas di Sektor Transportasi

Author : Administrator

Hagra keekonomian bahan bakar minyak
(BBM) terus melambung, seiring melonjaknya nilai jual minyak mentah di dunia akhir-akhir ini. Bahkan,
jenis pertamax saat ini sudah dijual seharga Rp9.050 per liter. Sementara jenis premium dilego sekitar
Rp4.500 per-liter, lantaran masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Belakangan terindikasi mulaiterjadi trend pengalihan penggunaan pertamax ke premium akibat banyaknya masyarakat yang kewalahan
mengkonsumsi bbm tanpa subsidi.

Bisa dibayangkan berapa besar nilai subsidi yang harus ditanggung pemerintah, bila kondisi itu terjadi
dalam kurun waktu yang cukup lama. Sementara kemampuan lifting minyak nasional, akhir-akhir ini
angkanya semakin menyusut, lantaran kemampuan produksi hampir seluruh sumur yang ada menurun.
Diketahui dari data yang dilansir BPH Migas belum lama ini menyebutkan bahwa, angka lifting bahan
bakar fosil hanya sekitar 872 barel per hari (Bph). Padahal sepanjang 2011 ini pemerintah mentargetkan
bisa mencapai angka 970 Bph.

Subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2010
misalnya, subsidi BBM mencakup premium, solar, gas, dan kerosin mencapai Rp89,2 triliun, dengan total
konsumsi hampir 40 juta kilo liter. Sementara pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar
Rp95,9 triliun. Padahal, pengguna bahan bakar bersubsidi terbesar adalah kendaraan pribadi terutama
sepeda motor, karena laju pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibanding kendaraan umum.

Pada 2009 total kendaraan roda dua mencapai 87 juta unit, sementara mobil sekitar 40% dari jumlah
motor di Dalam Negeri. Khusus di Ibukota, diperkirakan akan ada sekitar 12 juta kendaraan hilir mudik
pada 2011 di sepanjang jalan Jakarta dan sekitarnya. Bila konsumsi kendaraan bermotor rata-rata satu
liter per hari dikalikan dengan total kendaraan yang ada, maka dapat dipastikan ratusan juta kilo liter
BBM yang dibakar.

Kondisi itu sangat mengerikan karena selain dapat merusak lingkungan akibat pembakaran berlebihan,
pemerintah pun dipusingkan dengan subsidi yang dipastikan terus membengkak. Lebih mengerikan lagi,
untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah harus mengimpor BBM baik mentah maupun produk
jadi, karena pasokan Dalam Negeri sudah tidak mencukupi.

Melihat kondisi tersebut, DEN mencoba untuk menghidupkan kembali program konversi minyak ke gas
sebagai solusi alternatif dalam mengantispasi kemungkinan terburuk akibat kelangkaan BBM. Sesuai
dengan tugas dan fungsi nomer empat – amanat Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, yaitu
mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral, maka DEN melakukan
koordinasi secara maraton dengan seluruh stakeholder, mencakup Kementerian ESDM, Perhubungan,
Keuangan, Perencanan Pembangunan/Bappenas, BPH Migas, BP Migas, Pemda Prov. DKI Jakarta, PT
Pertamina (Persero), PT PGN (Tbk), Taxi Organda, Trans Jakarta, Perusahaan Swasta, Hiswana Migas,
KPBB, ITDP dsb.

Adapun topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah evaluasi pemanfaatan gas di sektor
transportasi Jakarta dengan tujuan menurunkan beban subsidi melalui diversifikasi bahan bakar
transportasi dengan Gas, menurunkan pencemaran lingkungan ibu kota Jakarta, dan diharapkan dapat
menjadi panduan bagi kota-kota lainnya di seluruh Indonesia.

Anggota Dewan Energi Nasional RI Herman Agustiawan mengatakan, sebenarnya jika dibandingkan
dengan Negara India yang memulai pada tahun 2000, pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) untuk
transportasi nasional sudah jauh lebih awal, yakni tahun 1987. Meskipun saat ini program pemanfaatan
BBG yang digulirkan India jauh lebih baik dari Indonesia.

Program pemanfaatan BBG di Tanah Air dengan program Langit Biru terbilang sukses pada tahun 1996
dan puncaknya tahun 1997 1998, di mana penggunaan BBG untuk transportasi sudah mencapai 56 juta
kilo liter setara premium per tahun. Jumlah tempat pengisian BBG atau SPBG pada saat itu mencapai 30lokasi.

Namun setelah itu, pelaksanaan program Langit Biru mulai meredup terkait dengan berbagai masalah
seperti minimnya pasokan gas, harga jual gas yang kurang menarik, dan sejumlah kendala teknis lainnya
termasuk converter kit yang tidak memadai. Jumlah penggunaan BBG pun anjlok, menyusul banyaknya
konsumen yang kembali beralih menggunakan BBM.

Pada 2006 lalu, Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono mencoba mencanangkan kembali penggunaan
BBM untuk keperluan transportasi. Saat itu, peresmiannya dilakukan di SPBG Jl. Pemuda, Rawamangun,
Jakarta Timur, tetapi masih belum berhasil karena BBG-nya sendiri masih disubsidi. Sehingga, pada 2007
2008 penggunaannya hanya sekitar 4.000 5.000 kilo liter.
Nah berawal dari kondisi itulah, saya sesuai dengan tugas DEN nomor empat kemudian pada Juli
Agustus 2010 lalu mengundang seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna merumuskan tentang
optimalisasi pemanfaatan BBG bagi kebutuhan transportasi nasional, cerita Herman Agustiawan.

Langkah pertama yang dilakukan DEN adalah menyelesaikan persoalan perbedaan harga jual BBG antara
Pertamina dan PGN. Dimana pada saat itu Pertamina menjual pada harga Rp2.562 per liter setara
premium (LSP), sementara PGN mematok dengan harga Rp3.500 per LSP. Ini menjadi penting,
mengingat selain ketersediaan pasokan, adanya dua harga sesuai keekonomian adalah hal utama yang
dapat mendorong keberhasilan program pemanfaatan BBG.

Sementara terkait dengan hal teknis, mencakup converter kit dan SPBG relatif lebih mudah diatasi.
Sebenarnya, kendala teknis seperti ini justru menjadi potensi bisnis tersendiri bagi financial institution
Dalam Negeri atau siapa saja yang bersedia memanfaatkan peluang tersebut menjadi sektor usaha
tersendiri. Ini artinya, pengusaha lokal diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menangkap peluang
bisnis turunan dari pemanfaatan BBG bagi transportasi umum.

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan yang cukup alot dengan stakeholder, kemudian disepakati
single pricing policy untuk BBG, yakni Rp3.100 per LSP. Kesepakatan ini, pada pertengahan Desember
2010 dituangkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No. 2931K/MEM/2010 dan Peraturan Menteri
(Permen) ESDM No. 19/2010, yaitu tentang harga dan pasokan gas ke Jakarta dan sekitarnya.

Peraturan tersebut, menjadi modal awal bagi seluruh stakeholder yang dimotori oleh DEN untuk
mewujudkan tujuan bersama, mengoptimalkan kembali penggunaan BBG bagi kepentingan transportasi
nasional. Sebagai program rintisan (pilot project), DEN bersama Pemda Provinsi DKI Jakarta mulai
menyeriusi penerapan penggunaan BBG untuk transportasi umum di seluruh wilayah Ibukota.
Harapanya, program itu selambat-lambatnya dapat diimplementasikan pada awal 2012 mendatang.

Rencana tersebut selaras dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005, tentang kewajiban
kendaraan umum dan operasional Pemda untuk menggunakan bahan bakar gas sekurang-kurangnya pada
25 Oktober 2012. Program ini terbilang menarik, mengingat jumlah kendaraan umum dan operasional
Pemda di DKI Jakarta mencapai hampir 100 ribu unit. Selain itu, konsumsi BBM setiap harinya jauh
lebih tinggi dibanding kendaraan pribadi. Bus way misalnya, rata-rata bisa membakar BBM hingga 90
liter per hari dan taksi sekitar 30 liter. Sementara kendaraan pribadi, rata-rata maksimal hanya sekitar 10
liter per hari.

Melihat jumlah kendaraan umum dan operasional DKI Jakarta yang cukup besar, maka sebetulnya
diverifikasi minyak ke gas menjadi peluang cukup bagus dari sisi bisnis. Jika program penggunaan BBG
berhasil, maka selain menarik dari sisi pengembangan usaha, juga memiliki dampakbesar terhadappenghematan anggaran subsidi. Berdasarkan hitungan kasar DEN, penghematan diperkirakan mencapai
Rp2,1 triliun per-tahun.

Bila hitung-hitungan rasionalnya seperti itu, kenapa kita tidak melakukan diverifikasi minyak ke gas
secara signifikan untuk kepentingan transportasi nasional. Sehingga kita tidak perlu pusing lagi dengan
pengurangan anggaran subsidi dan pembatasan quota BBM bersubsidi, yang jelas-jelas sulit karena
seringkali harus masuk dalam ranah politik. Konversi minyak ke gas selain murah, juga ramah
lingkungan, ungkap Anggota DEN Herman Agustiawan.

Kurtubi

Harus Beralih dari Minyak ke Gas

Edisi 827 | 30 Jan 2012 |Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,
Kita akanbincang-bincang mengenai bahan bakar minyak (BBM) dan subsidinya bersama Dr. Kurtubi. Dia
pengajar di pasca sarjana FakultasIlmuEkonomi Universitas Indonesia (UI)serta pengamat paling tersohor
dalam perminyakan dariCenter for Petroleum and Energy Economics Studies(CPEES).

Menurut Kurtubi, upaya untuk menggiring rakyat secara masal pindah dari Premium ke Pertamax dan sejenisnya
tidak tepat, bahkan boleh dibilang salah. Itu karena memindahkan pemakaian dari minyak ke minyak. Premium
berasal daricrude oilatau minyak mentah, Pertamax juga asalnya sama minyak mentah. Padahal, semestinya ke
depan kita sebagai bangsa harus bisa menjamin ketersediaan atau keamanan energi kita yang tangguh. Saat ini
kita mengetahui produksi minyak kita terus turun. Jadi kebijakan energi yang benar adalah harus mengurangi
ketergantungan pada minyak.

Kurtubi mengatakan, yang tersedia sekarang untuk non-minyak adalah gas. Kita harus memilih mengalihkan ke
gas karena harganya lebih murah dibandingkan dengan BBM bersubsidi. Jadi gas tanpa subsidi lebih murah
dibanding dengan BBM. Kedua, di perut bumi Nusantara ini secara geologis cadangan gas kita 5-6 kali lipat
jumlah cadangan minyak. Kita lebih kaya gas daripada minyak. Kita terbesar di kawasan Asia Timur untuk
cadangan gas.

Berikut wawancara Perspektif Baru denganJaleswari PramodhawardanidanKurtubi.

Akhir-akhir ini kita kembali lagi diguncang oleh berita mengenai kita akan mengurangi subsidi
bahan bakar minyak (BBM)tetapi melalui konversi ke Pertamax. Kemudian banyak masyarakat
yang mempertanyakan hal ini, yaitu apakah memang ini merupakan kebijakan yang begitu
mendesak sehingga pengalihan per 1 April untuk kita memakai Pertamax harus segera
dilaksanakan?

Kita menyadari bahwa subsidi BBM di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita
setiap tahun terus meningkat. Jadi cukup memprihatinkan di tengah infrastruktur yang ada di negeri ini
yang sangat kurang, baik infrastruktur transportasi berupa jalan raya, rel kereta api, ataupun gerbongnya,
dan lainnya.

Berapa jumlah subsidi BBM di dalam APBN?

Sekarang subsidi sudah membengkak menjadi Rp160-an trilyun. Kalau ada upaya untuk menurunkanjumlah subsidi tersebut, itu kebijakan yang bagus. Hanya saja dalam beberapa tahun ini wacana kebijakan
yang akan dikembangkan bahkan yang akan diterapkan adalah melakukan pembatasan BBM yang kita
telah mendengar konsepnya selama bertahun-tahun. Yang terakhir, pemerintah mengumumkan mulai 1
April 2012 untuk Jawa-Bali mau diterapkan pembatasan BBM dimana kendaraan plat hitam akan
dilarang membeli BBM bersubsidi atau Premium. Alternatifnya adalah pindah ke non-subsidi yaitu
Pertamax yang memiliki oktan 92 ke atas yang dijual Pertamina. Ada juga super 92 ke atas yang dijual
pom bensin lain. Jadi, pindah dari Premium ke Pertamax dan sejenisnya.

Bukankah perbedaan harganya lumayan jauh karena harga Premium sekitar Rp 4.500 per liter
sedangkan Pertamax sekitar Rp 8.500 sampai 9.000-an per liter?

Nah itu berarti kebijakan ini sama juga menaikkan harga hampir dua kali lipat. Sementara kalau dilihat
dari sisi kebijakan energi, maka jelas sekali kalau upaya untuk menggiring rakyat secara massal pindah
dari Premium ke Pertamax dan sejenisnya ini tidak tepat, bahkan boleh dibilang salah. Itu karena
memindahkan pemakaian dari minyak ke minyak. Premium berasal daricrude oilatau minyak mentah,
Pertamax juga asalnya sama minyak mentah. Padahal, semestinya ke depan kita sebagai bangsa harus
bisa menjamin ketersediaan atau keamanan energi kita yang tangguh. Saat ini kita mengetahui produksi
minyak kita terus turun. Jadi kebijakan energi yang benar adalah harus mengurangi ketergantungan pada
minyak.

Apakah mungkin kita dapat menghentikan ketergantungan terhadap minyak?

Kalau menghentikan ketergantungan tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi
ketergantungan kita pada minyak karena minyak yang kita konsumsi sekarang sebagian besar berasal dari
impor. Riskannya di situ. Kalau kita pindah dari Premium ke Pertamax berarti pindah dari minyak ke
minyak. Itu artinya melanggengkan ketergantungan kita pada minyak impor, padahal ini yang harus kita
kurangi.

Itu juga tergantung kepada konstelasi politik dari negara-negara pengekspor minyak seperti di
Timur Tengah, betulkah demikian?

Iya, kalau kita terus mengimpor minyak. Saat ini kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah merupakan
kilang terbesar di Indonesia. Sejak awal itu didisain untuk mengolah minyak mentah yang berasal dari
Timur Tengah, yang kalau diangkut memakai kapal laut harus melewati Selat Hormuz yang sekarang
sedang panas karena politik. Kalau itu betul-betul diblokade maka kilang Cilacap akan lumpuh sehingga
BBM yang dihasilkan akan berkurang secara drastis pada akhirnya kita akan kesulitan. Kalau kita mau
impor BBM dari luar negeri dalam waktu dekat sulit juga karena negara lain juga pasti akan
membutuhkan itu. Ini yang kita tidak kehendaki. Seharusnya untuk kebijakan jangka panjang, kita harus
mengurangi ketergantungan pada minyak. Sekaranglah kesempatannya kebijakan ini diterapkan. Tapi
tidak tahunya pemerintah malahngeyelmemaksa rakyat pindah dari Premium ke Pertamax. Itu artinya
pindah dari minyak ke minyak.

Anda melihat ada alternatif lain misalnya gas. Apakah itu memang dimungkinkan dan apa yang
perlu disiapkan dari masyarakat?

Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita pindah dari minyak ke minyak adalah kebijakan yang salah. Di
samping itu, rakyat akan terberatkan karena harus membayar Pertamax dua kali lipat dari Premium. Jadi
harus diupayakan pindah dari minyak ke non-minyak. Semestinya non-minyak yang paling tepat adalah
bahan bakar nabati yang bisa diperbarui. Misalnya, ethanol yang dari tebu bisa dicampur dengan bensin20 persen sehingga mengurangi pemakaian bensin. Lalu bisa dari solar nabati seperti dari jarak pagar.
Tapi sampai sekarang tidak ada upaya untuk itu karena jumlah yang tidak mencukupi. Jadi yang tersedia
sekarang untuk non-minyak adalah gas. Kita memilih beralih ke gas karena harganya lebih murah
dibandingkan dengan BBM bersubsidi. Jadi gas tanpa subsidi lebih murah dibanding dengan BBM.
Kedua, di perut bumi Nusantara ini secara geologis cadangan gas kita 5-6 kali lipat jumlah cadangan
minyak. Kita lebih kaya gas daripada minyak. Kita terbesar di kawasan Asia Timur untuk cadangan gas.

Di mana cadangan gas paling besar di wilayah Indonesia?

Sekarang cadangan gas yang terbanyak dan sudah diproduksi ada di Kalimantan Timur dan Papua.
Sedangkan yang siap dikembangkan nanti di Maluku Tenggara, kemudian nanti di Natuna dalam jumlah
yang lebih besar dari saat ini di sana. Jadi kita tidak perlu impor jika pindah ke gas. Tnggal pemerintah
membangun infrastrukturnya. Memang pada tahap awal infrastrukturnya relatif mahal, tapi seterusnya
tidak keluar subsidi. Bayangkan kalau dalam setahun kita menghemat subdsidi Rp 100 triliun maka itu
sudah luar biasa besar. Tidak apa-apa investasi dulu membangun infrastruktur tapi seterusnya kita akan
lebih enak karena rakyat membayar energi murah tanpa subsidi, lingkungan menjadi lebih baik karena
udara menjadi lebih bersih jika memakai gas. Sekali lagi tinggal pemerintah membangun infrastruktur
saja. Infrastruktur yang dibutuhkan adalahreceiving terminal, terminal penerima dari gas yang berbentuk
cair. Misalnya, dari Papua diangkut ke Tanjung Priok maka harus ada terminal khusus.

Apakah terminal tersebut sudah atau belum dibangun?

Sekarang sudah dibangun dan mau selesai di Tanjung Priok. Lalu, ada infrastruktur berupa unit
regasifikasi. Gas yang berbentuk cair itu dibuat gas kembali. Setelah jadi gas lalu dialirkan lewat pipa
dari Tanjung Priok ke pangkalan bus, taksi, kendaraan umum sehingga kendaraan umum mengisi bahan
bakar gas (BBG) di pangkalannya masing-masing.

Kalau infrastruktur yang Anda sebutkan tadi sebenarnya sudah ada, lalu mengapa pemerintah
tidak melanjutkan saja kebijakan pindah ke non minyak seperti Anda paparkan tadi?

Inilah yang kita herankan dari pemerintah. Kebijakan pindah ke gas sebenarnya ide lama yang tenggelam.
Sekarang mau dihidupkan tetapi pemerintah amat sangat lamban di dalam membangun infrastrukturnya.
Padahal dari media massa kita mengetahui pemerintah mengumumkan mulai 1 April untuk Jawa dan Bali
sudah bisa pindah ke BBG. Tapi sekarang tinggal dua bulan lagi infrastruktur untuk gas yang tersedia di
Jakarta berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) hanya 18. Mereka tidak membangun atau
tidak menghubungkan pipa gasnya kepool-poolkendaraan umum. Semestinya kendaraan umum
mempunyai tempat pengisian gas sendiri di pangkalannya sehingga tidak antri di jalan.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapan kalau kita pindah dari minyak ke gas?

Kalau serius hanya dua tahun selesai untuk seluruh Indonesia. Saya mohon maafquote and quotesaya
ajarkan caranya.Receiving terminalsedang dibangun di Tanjung Priok dan sebentar lagi selesai. Medan
sebentar lagi selesai, Semarang sebentar lagi jadi. Semestinya secaramultiplejuga dibangunreceiving
terminalyang sama di pelabuhan-pelabuhan Indonesia lainnya. Misalnya, di Ampenan di Lombok,
Kendari, Ambon, Ternate, Manado, Pontianak. Bangun sekarang, lalu bangun jaringan pipanya. Jaringan
pipa gas tidak membutuhkan pembebasan lahan, cukup mengikuti alur pipa perusahaan air minum (PAM)
atau alur pipa gas yang sudah ada. Ini cepat selesai. Kendaraan umum yang menjadi prioritas sehingga
pipa gas dialirkan dulu kepool-poolkendaraan umum. Setelah itu baru dibangun SPBG di stasiun
pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang masih ada tanahnya. SPBG dipersiapkan untukkendaraan plat hitam atau pribadi yang mau pindah secara sukarela. Pada saat yang sama, bangun segera
pabrikconverter kit.

Apa ituconverter kit?

Ini adalah alat yang dibutuhkan agar kendaraan bisa memakai gas dan bisa juga memakai bensin. Jadi
mohon dicatat, kendaraan plat hitam atau kendaraan apapun yang nanti dipasangconverter kitbisa
memakai gas dan bensin. Jadi jangan khawatir, kalau mau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur di tengah
jalan tidak ada SPBG maka bisa pindah ke BBM untuk sementara karena tidak ada SPBG di sana.
Sekarang bangunconverter kitsehingga kita bisa menentukan sendiri dan mengawasi spesifikasi teknis
yang ketat agar tidak ada peluang sedikitpun untuk terjadinya ledakan, misalnya. Harus ada spesifikasi
yang meyakinkan berapa ketebalan baja yang dipakai untuk tangki BBG di kendaraan sehingga misalnya
kendaraannya tabrakan secara parah tapi tangki BBG tidak meledak dan tidak boleh pecah. Itu harus ada
kriteria seperti itu sehingga aman total.

Apakah masa persiapan selama dua tahun sudah termasuk untuk converter kit?

Termasuk itu. Nah kalau ini dilakukan disamping juga membangun infrastruktur, maka ini artinya
penciptaan lapangan kerja.

Sekarang pertanyaannya adalah seandainya pemerintah ternyata akan tetap memutuskan bahwa
April nanti wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi (Jabodetabek) akan beralih ke
Pertamax, apakah ini merupakan solusi dari keterbatasan BBM kita?

Setelah diwacanakan untuk Jawa Bali pindah ke gas tapi infrastrukturnya masih sangat minim, lalu kita
mendengar pemerintah akan menerapkan untuk Jabodetabek dulu tidak jadi Jawa-Bali. Mungkin untuk
Jawa-Bali menyusul tetapi yang kelihatannya hampir pasti adalah kebijakan pembatasan melalui
penggiringan secara masal pindah dari Premium ke Pertamax. Menurut pendapat saya, kebijakan ini
bukan solusi karena ini sama juga menaikkan harga BBM dua kali lipat. Kedua, butuh pengawasan yang
sangat mahal dan sangat rumit untuk bisa terlaksananya program ini sebab ada saja peluang kendaraan
yang masih boleh beli Premium seperti kendaraan plat kuning dan sepeda motor. Jadi ada peluang untuk
mendapatkan rezeki untuk menjual kembali Premiumnya. Ini butuh pengawasan yang ketat dan nyaris
mustahil untuk diawasi. Ingat, kalau kita ingin mengurangi subsidi BBM untuk jangka pendek maka
solusinya bukan dengan memaksa pindah ke Pertamax tetapi menaikkan harga.

Berapa kenaikan harga paling tepat menurut Anda?

Kenaikan harganya sekitar Rp 1.000 1.500 per liter. Premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000.
Saya pikir ini cukupreasonablekarena pada 2008 saat harga minyak dunia sudah menembus di atas US$
100 per barel, harga Premium di Indonesia pernah Rp 6.000 per liter pada 2008. Itu semasa pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono juga. Jadi kalau sekarang menaikkan harga Premium menjadi Rp 6.000 per
liter maka ini bukan hal baru.

Saya pikir masyarakat juga lebih senang daripada harus dipaksa beralih ke Pertamax, betulkah?

Iya benar, dan ingat dipaksa beli BBM yang 100% harga pasar karena Pertamax sudah 100% harga pasar,
atau tidak ditentukan pemerintah. Di situ ada lobang dan risiko dimana pemerintah bisa dianggap
menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2004.Apa keputusan MK tersebut?

MK telah mencabut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang Minyak dan Gas (Migas) dimana ayat
tersebut berbunyi harga BBM dan gas di Indonesia diserahkan ke mekanisme persaingan terhadap pasar.
Nah ayat ini oleh MK dicabut dengan pertimbangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD). Sekarang
kita ketahui harga Pertamax sudah 100% harga pasar. Kalau rakyat secara masal digiring untuk membeli
Pertamax yang 100% harga pasar, maka itu bisa dimaknai pemerintah melanggar keputusan MK.
Keputusan MK itu memakai konsideran pasal 33 UUD sehingga orang bisa menembakwahini berarti
pemerintahan melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan sehingga bisa di-impeachseperti itu. Nah
ini harus dihindari karena kita juga tidak menginginkan situasi chaos. Jadi lebih baik mengambil
kebijakan yang rasional. Kalau memang subsidi BBM dirasakan berat dan memang sudah mencapai Rp
160 trilyun maka naikkan harga Premium.

Menurut Anda, mengapa pemerintah selalu seperti ini yaitu setiap pemerintah selalu ada
kecenderungan tidak menaikkan harga BBM tapi justru ingin memindahkan penggunaan
Premium ke Pertamax sedangkan kalau dilihat dari kalkulasi yang Anda katakan tadi jelas
sebenarnya itu lebihriskan?

Iya, mungkin pemerintah itungeridengan istilah kenaikan harga. Menaikkan harga BBM apalagi
belakangan ini di Nigeria terjadi protes besar-besaran. Memaksa pindah ke Pertamax sama juga,
sekalipun tak disebut, kenaikan harga dua kali lipat. Kedua, mohon maafmungkinsaya bisa salah sebagai
pengamat independen, mungkin ada tujuan untuk mendorong, mendukung, dan membantu SPBU non-
pertamina yang hanya menjual BBM non-subsidi dimana pelanggan mereka sangat sepi. Jadi kalau
kebijakan ini diterapkan maka otomatis mereka akan memperoleh luapan pelanggan baru dalam jumlah
besar.

Bukankah itu merugikan masyarakat kita?

Nah itu dia. Jadi kalau sudah untung maka mereka akan membuka SPBU di seluruh Indonesia karena
untung sekali. Lalu, keuntungannya ditransfer ke luar. Saya pribadi tidak anti SPBU asing tetapi kalau
mereka dikasih porsi keuntungan yang begitu besar dengan kebijakan pemerintah dan rakyat harus
membayar BBM dua kali lipat maka ini kurang tepat. Sementara Pertamina kalau mau membuka SPBU
di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia mensyaratkan Pertamina harus membangun kilang di Malaysia.
Sementara SPBU asing masuk ke Indonesia tidak ada persyaratan tersebut. Mereka cukup mendapat izin
dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas, serta Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk bisa
membuka SPBU yang sangat menguntungkan.

Apakah itu artinya kita sangat longgar sekali?

Longgar dan kita dirugikan. Ingat, begitu kita pindah ke Pertamax maka kita ada ketergantungan pada
High Octane Mogas Component(HOMC) untuk menghasilkan Pertamax. Pertamina untuk menghasilkan
Pertamax dalam jumlah besar harus impor HOMC, yaitu minyak yang dicampurkan ke bensin sehingga
oktannya bisa naik. Nah di pasar Singapura, HOMC dikuasai oleh perusahaan minyak asing yang
membuka SPBU di Indonesia. Nah ini berarti kita menjerumuskan Pertamina juga untuk bergantung
kepada HOMC yang mereka kuasai pasarnya.

Kalau kita mau mengikuti alur pemikiran pemerintah sekalipun, pengalihan ke Pertamax tidak
seluruhnya memberikan solusi kita mengenai terpenuhi kebutuhan tentang bensin, betulkah
begitu?
Betul dan ingat Premium dan Pertamax sebenarnya dua jenis bensin yang sudah sama-sama ramah
lingkungan. Jangan mengatakan Premium tidak ramah lingkungan. Premium sudahunleadedatau sudah
tanpa timbal sama seperti Pertamax tanpa timbal. Kebetulan saya pribadi pernah hidup di Amerika
Serikat (AS) selama tujuh tahun dan hobi saya di sana mobil. Saya pernah isi bensin di seluruh negara
bagian AS dan di SPBU sana tertulis kadar oktan untuk BBM. Ada oktan 84, 86, 88 yang disebutregular
gasolinedi AS. Ada juga oktan 92, 93, 95. Yang disebutregular gasolinedi AS, untuk di Indonesia
identik dengan Premium. Di AS yang merupakan negara kaya tidak menghapus atau masih
mempertahankan Premium dan mayoritas rakyat AS yang kaya masih memakai Premium.

Susunan Naskah Pidato

Naskah pidato biasanya dibuat dengan susunan sebagai berikut:
1. Pembukaan
Pidato biasanya diawali dengan kata pembuka, misalnya Assalamualaikum Wa Rahmatullahi
Wabarakaatuh, Salam sejahtera selalu, merdeka dan sebagainya. Untuk acara-acara yang
bersifat keagamaan biasanya didahului oleh pembacaan beberapa ayat suci.
2. Pendahuluan
Pendahuluan berupa ucapan terima kasih yang disampaikan kepada para undangan atas
waktu/kesempatan yang telah diberikan, dan juga sedikit penjelasan mengenai pokok masalah
yang akan kita uraikan dalam pidato.
3. Isi pokok
Isi pokok merupakan uraian yang menjelasklan secara terperinci, semua materi dan persoalan
dalam pidato. Urutannya harus teratur dan jelas mu;ai dari awal sampai akhir.
4. Kesimpulan
Dalam naskah pidato factor kesimpulan ini sangat penting karena dengan menyimpulkan segala
sesuatu yang telah dibicarakan, ditambah dengan penjelasan dan anjuran, para hadirin dapat
menghayati maksud dan tujuan semua yang dibicarakannya oleh si pembicara kearea apa yang
terakhir dikatakan biasanya lebih mudah dan lebih mudh diingat.
5. Harapan
Harapan merupakan sebagian dari kesimpulan, tetapi biasanya merupakan dorongan agar hadirin
menaruh minat dan memberikan kesan terhadap pembicaraannya.
6. Penutup
Setiap naskah pidato biasanya diakhiri dengan penutup. Ini merupakan ucapan terima kasih atas
kesediaan hadirin untuk memperhatikan isi pidato disertai salam penutup kepada para hadirin.
Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih..
Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh.

Sumber:http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2165869-susunan-naskah-
pidato/#ixzz1mul0LcZO

Leave a Reply